JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Ratusan motor ojek online (Ojol) berkerumun melintasi kawasan Bundara HI pada Rabu 8 Februari 2023, petang. 

Terpantau, arus lalu lintas sore hari di kawasan Bundaran HI tersendat karena massa ojol melintas beriringan memenuhi badan jalan. 

Diketahui, siang hari tadi ratusan pengemudi Ojol telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta menolak penerapan jalan berbayar ERP. 

Baca Juga : Syafrin Liputo Tanggapi Desakan Ojol untuk Dicopot Imbas Wacana Jalan Berbayar ERP

Massa ojol menilai penerapan jalan berbayar ERP sangat merugikan masyarakat. 

Dari itu, dalam aksinya, ratusan pengemudi Ojol meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencopot Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta karena telah mewacanakan program jalan berbayar. 

"Syafrin harus bertanggung jawab karena Pj Gubernur tak mungkin terbitkan ERP. Jadi Sayafrin harus dicopot. Kami menolak ERP di jalanan Jakarta. Itu merugikan masyarakat" kata orator dalam aksi demo Ojol tersebut.

Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, wacana penerapan jalan berbayar ERP masih dalam pembahasan di DPRD DKI.

Baca Juga : Massa Ojol Minta Kadishub DKI Syafrin Liputo Dicopot karena Program Jalan Berbayar ERP

Syafrin juga turut menanggapi desakan pengemudi Ojol yang memintanya untuk dicopot dari jabatannya.

Desakan tersebut terkait penolakan wacana program jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing ERP. 

Syafrin Liputo menyerahkan seluruhnya pada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait keputusan mencopot dirinya dari jabatan Kadishub. 

Baca Juga : Ribuan Pengemudi Ojol Demo di Balai Kota DKI Tolak Jalan Berbayar ERP

"Kita serahkan ke pimpinan. Tentu kami lakukan yang terbaik," kata Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 8 Februari 2023.

Diketahui, dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik, ada 7 kendaraan yang tak dikenakan tarif jalan berbayar ERP.

Tujuh kendaraan yang tak dikenakan tarif jalan berbayar ERP tersebut meliputi:

1. Kendaraan bermotor umum pelat kuning
   Sepeda listrik
2. Kendaraan dinas operasional instansi pemerinta dan TNI/Polri kecuali berpelat hitam
3. Kendaraan korps diplomatik negara asing
4. Kendaraan Ambulans
5. Kendaraan jenazah
6. Kendaraan pemadam kebakaran.