JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyaksikan penandatanganan perjanjian fasilitas kredit sindikasi antara PT Air Bersih Jakarta (ABJ) dengan sejumlah lembaga perbankan dan institusi keuangan di Kantor Kementerian PUPR Jakarta. 

Kerja sama tahap pertama senilai Rp 8,8 triliun tersebut dilakukan untuk melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur air di Jakarta. 

Hal ini bertujuan agar Kota Jakarta tidak lagi bergantung pada air tanah sebagai penyuplai air baku untuk kebutuhan sehari-hari pada tahun 2030.

Baca Juga : Seluruh Kelurahan di Jakarta Sudah Layani KTP Digital, Berikut 5 Tahap Cara Pembuatannya

Pembangunan infrastruktur air bertujuan untuk mengurangi penurunan muka air tanah Jakarta, yang bisa mencapai 12-18 sentimeter per tahun. 

Hal ini dapat menghentikan penurunan air tanah di Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Basuki dalam sambutannya.

PT ABJ sebagai anak perusahaan Moya Indonesia Holding akan melaksanakan empat proyek mulai dari tahun 2024, yaitu hilir Waduk Jatiluhur, hilir Waduk Karian, pembangunan water treatment plant (WTP) Buaran 3, dan hilir Kali Buaran 3. Tahap pertama pembangunan dilakukan dalam jangka waktu 2-5 tahun dan ditargetkan sebanyak 350.000 sambungan rumah (SR) dapat disuplai. 

Sedangkan untuk tahapan selanjutnya, ditargetkan proyek infrastruktur air Jakarta dapat menyuplai 1.090.000 SR dengan total biaya Rp26 triliun.

Baca Juga : Jakpro Dekati BUMN untuk Jadi Sponsor Formula E 2023

Perlu diketahui bahwa semua proyek tersebut dimulai secara bersamaan dan diperkirakan ada yang dapat diselesaikan dalam 2 tahun, ada juga yang memakan waktu 5 tahun, termasuk pembangunan jaringan. 

Melalui kerjasama ini, sejumlah lembaga perbankan dan institusi keuangan seperti BCA, OCBC Bank, OCBC NISP, BTN, BTPN, KB Bukopin, CCB Indonesia, Bank DKI, dan SMI terlibat dalam memberikan fasilitas kredit sindikasi untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur air di Jakarta.