JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melanjutkan proses normalisasi Kali Ciliwung yang sempat terhenti di era Anies Baswedan.

Hal itu dikatakan Jokowi saat meninjau proses normalisasi Kali Ciliwung di Jalan Inspeksi Ciliwung, Jakarta Timur pada Selasa 21 Februari 2023 pagi.

"Normalisasi Kali Ciliwung kira-kira tinggal 17 kilometer. Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai," ujar Jokowi di lokasi.

Baca Juga : Jokowi Jadikan Aceh Sebagai Energi Masa Depan Indonesia

Jokowi menjelaskan, terhentinya proses normalisasi Kali Ciliwung karena terkendala pembebasan lahan.

"Misalnya di Rawajati segera bisa dimulai konstruksinya. Mulai besok akan mulai pembayaran untuk pembebasan lahan. Sehingga nanti titik-titik yang sudah dibebaskan langsung konstruksinya jalan," kata Jokowi.

Kepada Heru Budi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jokowi menargetkan normalisasi Kali Ciliwung harus rampung di 2024.

Baca Juga : IMI Akan Kukuhkan Jokowi Sebagai Bapak Otomotif Indonesia

Jokowi berharap dengan normalisasi Kali Ciliwung dapat mengurangi banjir di Jakarta.

Selain Kali Ciliwung, kata Jokowi, masih ada 12 sungai di Jakarta yang harus dinormalisasi.

"Karena air yang dari atas juga ditahan oleh Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi," kata Jokowi.

Baca Juga : Anies Baswedan Bicara Nasib IKN Gagasan Jokowi Bila Terpilih Jadi Presiden, Dilanjutkan?

Untuk diketahui, saat Jokowi meninjau proses normalisasi Kali Ciliwung kondisi saat itu tengah hujan deras.

Namun, hujan lebat tak menyurutkan Jokowi untuk menyusuri Jalan Inspeksi Ciliwung untuk melihat proses normalisasi.

Jokowi tampak mengenakan payung hitam saat melakukan tinjauan.

Baca Juga : Erick Thohir Ketua Baru PSSI, Presiden Jokowi Harapkan Reformasi Total Sepak Bola Indonesia

Saat melakukan tinjauan, Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Normalisasi Kali di Jakarta Terkendala Pembebasan Lahan

Normalisasi kali sebagai langkah penanggulangan bajir di Jakarta masih menemui sejumlah kendala.

Kendala yang dihadapi dalam normalisasi kali salah satunya legalitas pembebasan lahan karena masih banyak warga yang bermukim di bibir sungai tak memiliki hak kepemilikan lahan yang sah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Panji Virgianto mengusulkan agar Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembebasasan lahan di bibir kali.

Baca Juga : Hati-hati! Jokowi Bilang Frekuensi Bencana di Indonesia Naik 81 persen

"Kami berharap peran pemerintah pusat berkenaan dengan pembebasan lahan di 2023 bisa selesai apabila pemerintah pusat ikut berperan," kata Panji Virgianto dikutip dari siaran pers DPRD DKI Jakarta, Senin 6 Februari 2023.