Forsak Minta KPK Usut Kasus PLTU Riau 1 yang Melibatkan Dirut Pertamina

Potan 8 4 19 News
Forsak Minta KPK Usut Kasus PLTU Riau 1 yang Melibatkan Dirut Pertamina

foto istimewa

terasjakarta.id

Puluhan massa yang menamakan diri Forum Studi Anti Korupsi (Forsak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019). Mereka menuntut KPK mengusut tuntas kasus PLTU Riau 1 yang diduga melibatkan Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

"KPK harus mengusut pejabat lain yang terlibat kasus PLTU Riau 1. Kalau sudah terbukti, Bareskrim harus segera menetapkan pejabat tinggi Pertamina tersebut sebagai tersangka," kata Kordinator Lapangan Ardi Syahputra, di KPK, Senin.

Ardi melanjutkan tuntutan tersebut agar Pertamina menjadi perseroan yang berkembang dan bersih.

"Maka Pertamina harus dipimpin oleh orang yang bersih dari setiap dugaan korupsi maupun hal yang sifatnya melawan hukum," tegasnya.

Selain itu Ardi menuturkan Forsak juga mendesak KPK membongkar kasus pengurusan tender-tender di SKK Migas yang diduga melibatkan pejabat-pejabat SKK Migas. Diantaranya, Sudirman Said mantan mentrri ESDM, Mantan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi serta Direktur Jendral Migas Kementrian ESDM Djoko Siswanto.

Ardi mengungkapkan, kasus dugaan korupsi tersebut berawal saat SKK Migas memiliki proyek Shorebasw Supply Service di Lamongan dan Gresik, Jawa Timur dengan nilai proyek sebesar Rp541 milar yang dikerjakan PT Petrosea Tbk. Namun, dibatalkan sepihak oleh SKK Migas dengan alasan telah menerbitkan persetujuan tender di Sorong, Papua pada Juni 2017. 

"Pada tender tersebut, diduga kuat mengarahkan PT Petrosea untuk jadi pemenang tender. Indikasinya ada dugaan pihak Petrosea melaksanakan konstruksi fasilitas Shorebase kurang lebih setahun lebih awal," imbuhnya.

Ardi menerangkan, nilai proyek yang diajukan Petrosea lebih mahal yaitu Rp734 milyar dibandingkan dengan Shorebase Supply Service yang berlokasi di Jawa Timur yang tengah digarap senilai Rp541 milyar. 

"Diduga dalam proyek Shorebase Supply Service di Sorong Papua berpotensi menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit yaitu senilai Rp193 milyar," ucap Ardi. 

Sementara itu menanggapi aksi Forsak, pihak KPK mengaku belum dapat melakukan penyidikan kasus tersebut karena belum punya bukti yang cukup. 

Menanggapi hal itu Forsak menyebut akan mendukung KPK dan menyebut Dirut Pertamina sangat mengetahui persoalan kasus PLTU 1 Riau, Kedua terkait kasus tender PT. Petrosea ini kasus baru yang melibatkan mantan Menteri ESDM, mantan Kepala SKK Migas, Dirjen Kementrian ESDM, mereka menolak karena alasan tidak ada alat bukti.

Sebelumnya, Forsak telah menggelar aksi unjuk rasa menyambangi gedung Bareskrim Polri pada, Kamis (4/4/2019).

Kedatangan mereka, guna meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus PLTU Riau 1 yang diduga melibatkan Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

Related Post

    Article not found!

Comment