BPN Sarankan Jokowi Pecat Wiranto soal Tim Pengkaji Ucapan Tokoh

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: article/article_view.php

Line Number: 13

Backtrace:

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/modules/plugin/views/article/article_view.php
Line: 13
Function: _error_handler

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/libraries/Template.php
Line: 119
Function: view

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/libraries/Template.php
Line: 96
Function: load

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/modules/plugin/controllers/Article.php
Line: 278
Function: loadSub

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/index.php
Line: 338
Function: require_once



Powered by CSZ CMS | Open Source Content Management with responsive
7 5 19 News
BPN Sarankan Jokowi Pecat Wiranto soal Tim Pengkaji Ucapan Tokoh

foto istimewa

terasjakarta.id - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Menko Polhukam Wiranto. Hal ini menyusul rencana Wiranto membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan tokoh yang melanggar hukum pascapemilu.

"Saya sarankan kepada Pak Jokowi pecat Wiranto sebagai Menko Polhukam karena berbeda dengan semangat dan janji kampanye Pak Jokowi 2014 yang menjamin kebebasan berpendapat," kata juru bicara BPN, Andre Rosiade di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Alasannya, menurut Andre, pernyataan Wiranto merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Ia mengatakan tiap warga negara punya kebebasan menyampaikan pendapat.

"Pernyataan Pak Wiranto kemarin adalah kemunduran terhadap demokrasi, mengkhianati semangat reformasi," ujar politikus Gerindra itu.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pascapemilu. Menurutnya, tim hukum itu akan mengkaji semua ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh yang melanggar hukum.

Wiranto mengatakan tim hukum nasional ini terdiri atas beberapa pakar. Saat ini ia mengaku sudah memanggil dan melakukan komunikasi dengan tim tersebut.

"Hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk Tim Hukum Nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto, Senin (6/5). 

Related Post

Comment