Advertisement

Jumat, 12 Juli 2019 00:11 WIB

KPK Tetapkan Gubernur Kepri Sebagai Tersangka, Ini Kronologinya

Herman —News
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Sebagai Tersangka, Ini Kronologinya
istimewa
terasjakarta.id


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun sebagai tersangka korupsi. KPK menjerat Nurdin dengan dua pasal yakni terkait tindak pidana suap dan gratifikasi.

Selain Nurdin Basirun, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya. Ketiganya yakni, Kadis Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan (EDS); Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono (BUH); dan pihak swasta, Abu Bakar (ABK).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam keterangan pers, di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019).

‎Basaria menjelaskan, tindak pidana korupsi berawal dari Pemprov Kepri mengajukan pengesahan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk dibahas di Paripurna DPRD Kepri. Keberadaan Perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolan wilayah kelautan Kepri.

Kemudian, Abu Bakar mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. Reklamasi tersebut rencananya akan digunakan Abu Bakar untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 Hektar‎.

"Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang memiliki diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung," jelas Basaria.

Nurdin selanjutnya‎ memerintahkan anak buahnya, Budi Hartono dan Edy Sofyan untuk membantu Abu Bakar meloloskan izin yang diajukan terkait pemanfaatan laut guna melakukan reklamasi.‎ Namun, karena pemanfaatan lahan tersebut tidak sesuai, maka dirubahlah izin kepentingan reklamasi untuk Abu Bakar tersebut.

"Maka ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budi daya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya," terangnya.

Setelah itu, Budi memerintahkan Edy untuk melengkapi dokumen dan data pendukung agar izin Abu Bakar segera disetujui. Dokumen dan data pendukung yang dibuat Edy ternyata tidak berdasarkan analisis apapun.

Atas proses dan usaha tersebut, Nurdin diduga menerima uang dari Abu Bakar baik secara langsung maupun lewat Edy secara bertahap. Pemberian uang sudah dilakukan sejak 30 Mei 2019.

Pada 30 Mei 2019, ‎Gubernur Kepri diduga menerima uang sebesar 5.000 Dollar Singapura dan Rp45 juta. Kemudian esoknya, atau tepatnya pada, 31 Mei 2019, terbit izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar dengan luas area sebesar 10.2 hektar.

"Pada tanggal 10 Juli 2019 memberikan tambahan uang sebesar SGD6.000 kepada NBA melalui BUH," ujarnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Kepulauan Riau (Kepri) ‎pada Rabu, 10 Juli 2019. KPK total mengamankan tujuh orang dalam operasi senyap tersebut.

Sebanyak tujuh orang tersebut yakni, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun (NBA), ‎Kadis Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan (EDS); Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono (BUH); dan pihak swasta, Abu Bakar (ABK). Kemudian, Kadis Lingkungan Hidup Kepri NWN; serta dua staf Dinas Kelautan Perikana‎n MSL dan ARA.

Loading...

Related Post


 


Comment