Loading...

Advertisement

PKS Minta Tatib Pansus Wagub Secepatnya Direvisi

PKS Minta Tatib Pansus Wagub Secepatnya Direvisi
terasjakarta.id
Editor : Potan News — Rabu, 31 Juli 2019 15:42 WIB
terasjakarta.id

Fraksi PKS mendorong Panitia Khusus (Pansus) pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta agar segera menyempurnakan tata tertib (tatib) pemilihan wagub. Pasalnya, PKS menduga ada rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang belum dimasukkan ke dalam tatib itu.

"Yang harus dilakukan pansus, setelah mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri, maka rekomendasi itu harus dibahas dalam tatib oleh pansus. Maka seharusnya ada rapat lagi, pansus harus memasukkan rekomendasi tadi ke tatib yang ditandatangani ketua dan wakil," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS, Nasrullah, di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Hingga saat ini, akunya, Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta belum juga mensahkan draft tatib usai mendapat rekomendasi dari Kemendagri. Sehingga, kata Nasrullah, pimpinan DPRD DKI Jakarta belum juga melakukan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk membahas kelanjutan pemilihan wagub DKI Jakarta.

"PKS pada intinya tinggal ikutin proses jalannya pemilihan wagub ini. Pada prinsipnya pansus sudah kelar, tinggal merampungkan yang menjadi masukan dari Kemendagri. Setelah itu diserahkan ke ketua dewan, kemudian ketua dewan meminta sekwan untuk mengagendakan rapimgab," katanya.

Dikatakan Nasrullah, poin yang menjadi polemik pansus saat ini adalah aturan mengenai pemenuhan kuorum. Dalam tatib pemilihan wagub DKI Jakarta itu, kuorum disebutkan harus dihadiri setengah lebih dari satu anggota DPRD DKI Jakarta sesuai tatib DPRD dan Peraturan Pemerintah.

"Terus terang di pansus beda pendapat, terutama Gerindra meminta kuorum itu 2/3 suara. Sampai diambil voting. Memang anggota pansus tidak semua Hadir. Dan saat itu, voting itu 5 lawan 2. Sebanyak lima anggota setuju untuk kuorum setengah plus 1. Sementara yang 2 anggota pansus itu meminta 2/3. Teman-teman Gerindra ini cukup ngotot dengan alasannya tersendiri," ujar Nasrullah.

Namun, ungkpanya, Kemendagri merekomendasikan agar aturan kuorum itu setengah plus satu. Dengan konsekuensi, jika kuorum tidak tercapai maka keputusan pemilihan wagub DKI Jakarta itu diserahkan ke rapimgab.

"Setelah proses dari Kemendagri, keluarlah rekomendasikan dari Kemendagri. Yakni, pemilihan harus dilakukan sesuai kuorum 50 persen plus 1. Kalau tidak kuorum, maka diserahkan ke rapimgab," tandasnya.

PKS Minta Tatib Pansus Wagub Secepatnya Direvisi

Loading...

Related Post