Loading...

Advertisement

Pentingkah Bimtek Bagi Anggota DPRD DKI di Akhir Masa Jabatan? Ini Kata Pengamat

Pentingkah Bimtek Bagi Anggota DPRD DKI di Akhir Masa Jabatan? Ini Kata Pengamat
terasjakarta.id
Editor : Potan Jakarta style — Selasa, 6 Agustus 2019 01:42 WIB
terasjakarta.id
Sebanyak 106 anggota DPR DKI Jakarta menggelar Bimbingan Teknik (Bimtek) di Pulau Dewata Bali, Senin-Rabu (5-7/8/2019). Keberangkatan anggota dewan dalam Bimtek selama tiga hari tersebut belakangan menjadi perbincangan sebagian kalangan.

Ada yang menyebut kegiatan itu bagian dari upaya menghabiskan anggaran, dan tidak sedikit menyebut kegiatan Bimtek bagian pelesiran sekaligus liburan di akhir masa jabatan.

Pengamat Politik, Uchok Sky Khadafi menilai acara Bimtek anggota DPRD di akhir masa jabatannya sangatlah tidak penting, menggingat acara tersebut hanya membuang anggaran.

“Oh, tentu sangatlah tidak penting di akhir jabatan melakukan acara Bimtek. Seharusnya anggota Dewan harus introspeksi diri lagi, masih banyak asprirasi warga Jakarta yang belum terpenuhi. Bukannya malah mikirin jalan-jalan saja,”ujar Uchok.

Menurutnya, budaya pemerintahan daerah yang ingin menghilangkan korupsi. Tapi menggantikan dengan agenda jalan-jalan harus dievaluasi pada APBD DKI 2020.

Apalagi semangat presiden, Jokowi yang mengedepankan kesederhanaan dalam memimpin bangsa ini. Dengan maraknya agenda plesir dewan, jelas akan merusak semangat Jokowi dalam memberantas kebocoran anggaran di Jakarta.

“Sudahlah jalan-jalan itu stop. Jangan presidennya menghemat, di Jakarta legailatif dan eksekutifnya hamburkan uang. Ini sangat memalukan," katanya.

Berbeda dengan Direktur Eksekutif Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, yang mana menurutnya Bimtek diakhir masa jabatan dianggap perlu. Agar anggota dewan yang tidak terpilih lagi terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti, kram otak, stress dan stroke.

Namun demikian jelas Amir, agar kondisi seperti ini tidak terus berulang dan menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan.

"Kalau dihitung jumlahnya uang yang digunakan besar. KPK harus turun tangan, jangan diam saja," tegasnya.

Sementara itu Sekertaris DPRD (Sekwan), Yuliadi dalam menanggapi kegiatan Bimtek anggota DPRD DKI suatu hal wajar dan wajib dilaksanakan karena diatur dalam Permendagri.

“Bimtek kan sudah diatur dalam Permendagri 133 tahun 2017 jo 14 tahun 2018 orientasi dan pendalaman tugas setahun ditetapkan enam kali ( 3 didalam kota, 3 diluar kota). Apalagi memang sesuai RKT dewan telah diperkuat dalam Bamus untuk Bimtek luar kota pada bulan Agustus,jadi sangat wajar,” jelas Yuliadi.



Pentingkah Bimtek Bagi Anggota DPRD DKI di Akhir Masa Jabatan? Ini Kata Pengamat

Loading...

Related Post