Loading...

Advertisement

Dewan Dukung Masalah Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Dilaporkan ke KPK

Dewan Dukung Masalah Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Dilaporkan ke KPK
Editor : Potan News — Rabu, 14 Agustus 2019 16:33 WIB
terasjakarta.id


Polemik penerbitan IMB pulau reklamasi terus menuai kontropersi. Sebagian kalangan menilai Gubernur Anies melanggar aturan dalam mengeluarkan IMB tersebut.

Kalangan dewan bahkan mendukung langkah hukum terkait masalah hal itu. Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono saat menerima sejumlah aktivis yang tergabung dalam Presidium Rakyat Nusantara.

Menurut Gembong, pihaknya mendorong agar penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bahkan kami mendorong penerbitan IMB reklamasi ini untuk dilaporkan ke KPK. Kenapa terkesan diam? Kita tidak diam, karena saat ini dua Raperda (Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara Jakarta usulan eksekutif, ditarik kembali dengan alasan untuk direvisi," ujar Gembong, di gedung DPRD DKI Jakarta.

Hingga saat ini, akunya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengajukan kembali kelanjutan pembahasan kedua raperda itu. Padahal, lanjut anggota komisi A DPRD DKI Jakarta ini, Raperda itu bisa menjadi payung hukum bagi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menerbitkan IMB.

"Kami mensupport langkah presidium rakyat Nusantara. Tahun ini, dua Raperda itu tidak mungkin dibahas mengingat adanya pergantian anggota DPRD DKI Jakarta baru. Intinya, kami tidak pernah diam. Kalau tidak percaya, kontribusi 15 persen itu akan kita bahas. Namun itu tadi, draft Raperda revisi tadi belum juga kita serahkan ke kita," katanya.

Sebelumnya, Presidium Rakyat Nusantara melakukan unjuk rasa di gedung DPRD DKI Jakarta untuk mendesak DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi ke Gubernur DKI Jakarta. Mereka menilai, penerbitan IMB di pulau reklamasi tidak memiliki dasar aturan yang sah.

"Kami mendesak komisi A DPRD DKI Jakarta untuk menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan dan dasar aturan yang sah atas penerbitan 932 IMB di pulau reklamasi. Hingga saat ini, masyarakat belum mendapat penjelasan yang detail," kata Koordinator Presidium Rakyat Nusantara, Marlin Bato.

Dia mengatakan, penarikan kedua Raperda reklamasi patut diduga ada upaya menghilangkan kewajiban pengembang atas kontribusi sebesar 15 persen dari setiap lahan reklamasi yang dijual. Dia mengungkapkan, nilai kompensasi yang harus dikeluarkan pengembang mencapai Rp 150 triliun jika diuangkan.

"Ada potensi pendapatan daerah yang akan hilang jika kompensasi 15 persen bagi pengembang dihilangkan. Nilai ini setara Rp 150 triliun. Kalau ditambah dengan potensi pajak, bisa mencapai 178 triliun rupiah penerimaan daerah akan hilang karena kedua Raperda tadi tidak dilanjutkan," ucapnya.

Diakuinya, DPRD DKI Jakarta terkesan mendiamkan atas penerbitan IMB di pulau reklamasi oleh Anies Baswedan. Padahal, katanya, dasar penerbitan IMB yakni Peraturan Gubernur no 2016 tahun 2016 itu harus menunggu terbitnya Perda reklamasi terlebih dahulu.

"Perda No 1 tahun 2014 yang mengatur zonasi wilayah daratan Jakarta, di dalamnya bekum mengatur soal pulau-pulau reklamasi. Penerbitan IMB berdasarkan Pergub 206 tahun 2016 itu tanpa dasar yang kuat," ucapnya.

Dewan Dukung Masalah Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Loading...

Related Post