Loading...

Advertisement

Pemprov dan DPRD DKI Sepakat APBD Perubahan 2019

Pemprov dan DPRD DKI Sepakat APBD Perubahan 2019
Editor : Potan News — Rabu, 14 Agustus 2019 16:43 WIB
terasjakarta.id


Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersama para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Hasil pembahasan disepakati Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.86.892.497.098.257,- atau 86,89 triliun. Angka ini turun dari anggaran penetapan awal yaitu sebesar 89 triliun.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Anies menyampaikan dengan adanya kesepakatan dengan legislatif diharapkan program-program tahun 2019 dapat dituntaskan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Alhamdulillah tadi kita telah tuntas di dalam pembahasan rancangan KUPA dan PPAS. Harapannya dengan ini nanti kita akan bisa finalisasi program-program tahun 2019. Angka yang disepakati adalah 86,89 triliun. Jadi ini yang kemudian menjadi final,” ujarnya.

Gubernur Anies pun menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak akan berdampak pada implementasi program-program prioritas Pemprov DKI Jakarta.

“InsyaAllah tidak. Penurunan anggaran tidak (berdampak pada program prioritas). Ini lebih kepada hitungan di atas kertas. Jadi yang dikatakan turun 2,4 triliun itu adalah hitungan accounting-nya turun 2,4 triliun, karena asumsi SILPA yang semula diperkirakan 12 triliun, ternyata menjadi 9,5 triliun,” jelasnya.

Lebih lanjut Gubernur Anies menuturkan, perencanaan anggaran harus lebih baik agar penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta semakin baik.

“Ke depan, mudah-mudahan, nanti akan melihat dengan serapan kita semakin baik, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga makin sedikit. Jadi dengan ini, nanti akan jadi sebuah tren baru, di mana SILPA kita semakin tahun semakin berkurang, ruang pada perubahan penambahan juga semakin berkurang. Karena sisanya (SILPA) yang diperkirakan 12 triliun, ketika selesai audit SILPA nya 9,5 triliun, maka kita melakukan penyesuaian, menjadi dikurangi 2,4 triliun,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemprov DKI Jakarta harus melaksanakan proses penyusunan Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, mulai dari pembahasan rancangan KUPA dan rancangan PPAS kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk dibahas dan disepakati bersama.

Hal ini menjadi dasar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

KUPA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 ini meliputi perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan plafon sementara per urusan dan SKPD/UKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2019.

Pemprov dan DPRD DKI Sepakat APBD Perubahan 2019

Loading...

Related Post