Loading...

Advertisement

Selasa, 17 September 2019 09:10 WIB

Karhutla, Jokowi: Kita Lalai, Maka Asap Jadi Membesar

Melati —News
Karhutla, Jokowi: Kita Lalai, Maka Asap Jadi Membesar
terasjakarta.id


Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Joko Widodo dan rombongan mendarat mulus di tengah kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Bandara Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Riau, Senin petang (16/9/2019).

Pesawat Kepresidenan RI yang membawa rombongan Presiden Joko “Jokowi” Widodo berhasil mendarat dengan mulus di tengah kabut asap pekat yang menyelimuti Bandara Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Riau, jelang Senin (16/9/2019) malam.

Jokowi berencana menetap satu malam di Pekanbaru untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi tersebut.

Setibanya di Pekanbaru, Jokowi langsung memulai agendanya dengan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Polri Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Gubernur Riau Syamsuar, dan sejumlah pejabat terkait.

Hadir pula di antara pejabat tersebut sejumlah menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Hukum, dan HAM Wiranto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan lainnya.

Dalam pernyataan pembukanya, Jokowi langsung menegur para bawahannya karena telah lalai dalam penanganan asap akibat karhutla, tak hanya di Riau, melainkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

“Pencegahan dalam karhutla adalah mutlak. Kalau kebakaran sudah terjadi, apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan,” kata Jokowi, dalam siaran langsung Sekretariat Kabinet di YouTube, Senin malam.

Koordinasi antar-lembaga maupun intra-lembaga tak jalan, duga Jokowi. Sebab dalam sistem pemerintahan, seluruh otoritas seperti kepala daerah, kepolisian daerah, komando daerah militer (kodam), BNPB, dan kementerian sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkat hingga ke level paling bawah.

Jokowi yakin, perangkat ini tidak diaktifkan secara baik. Pasalnya, jika koordinasi berjalan benar, maka satu titik panas pun sudah akan terdeteksi sebelum sampai jadi ratusan titik api.

“Saya sudah ingatkan berkali-kali, yang kita hadapi bukan hutan, tapi lahan gambut. Kalau sudah terbakar, habis berjuta liter pun (air) pasti sulit dipadamkan,” katanya.

Kayu sudah jadi arang. Jokowi lalu meminta jajarannya untuk menyelesaikan persoalan asap ini dengan membuat hujan buatan dengan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya. Personel pemadam di lapangan pun ditambah.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab dengan aktif terlibat dalam upaya penyelesaian polusi asap di wilayah mereka.

“Riau sudah status siaga darurat, luas lahan terbakar sudah mencapai puluhan ribu hektare. Jangan sampai ini mengganggu aktivitas penerbangan sehingga berimbas pada aktivitas ekonomi di Riau,” ucapnya.

Terakhir, Jokowi meminta aparat hukum bertindak tegas, baik pada perusahaan maupun perorangan yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

"Setiap tahun tidak perlu lagi rapat seperti ini, otomatis menjelang musim kemarau itu harus sudah siap. Sebetulnya itu saja. tapi kita lalai, sehingga, asapnya jadi membesar," tukas Jokowi.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) per 1 Januari hingga 15 September 2019 yakni 328,7 ribu hektare (ha).

Sementara, luas karhutla tertinggi selama enam tahun terakhir terjadi pada tahun 2015 hingga mencapai 2,6 juta ha.

Hingga Sabtu (14/9/2019), KLHK telah menyegel 42 perusahaan pemilik konsesi lahan di lima provinsi yang diduga membuka lahan dengan cara membakar.

Puluhan perusahaan itu tersebar di lima provinsi: Riau, Jambi, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Dari lokasi tersebut, sebanyak dua perusahaan disegel di Jambi, lima di Riau, sisanya tersebar di Kalimantan.

Setidaknya sudah ada empat perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni PT ABP, PT AER, PT SKM (Kalimantan Barat), dan PT KS (Kalimantan Selatan). Keempatnya bergerak di sektor perkebunan sawit.

Sementara itu, Kepolisian RI telah menetapkan 179 orang sebagai tersangka pembakar lahan. Dari jumlah tersebut, 44 tersangka berasal dari Riau, 18 Sumsel, 14 Jambi, dua Kalsel 45 Kalteng, dan 56 Kalbar.

(sumber;Beritagar.id )

kebakaran hutan



Loading...

Related Post



Comment