Loading...

Advertisement

Anies Diminta Batalkan Proyek Pengadaan Beton di BPPBJ, KP3I: Lelang Bermasalah

Anies Diminta Batalkan Proyek Pengadaan Beton di BPPBJ, KP3I: Lelang Bermasalah
ilustrasi (ist)
Editor : Potan News — Senin, 23 September 2019 10:48 WIB
terasjakarta.id


Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) mensinyalir adanya kongkalikong di lelang e-katalog pengadaan barang kategori beton yang diselenggarakan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasalnya, dalam proyek tersebut, Kepala BPPBJ Pemprov DKI Jakarta, Blessmiyanda, dinilai membuat aturan main sendiri dan diduga untuk menyiasati ketatnya aturan demi mengakomodir sejumlah rekanan perusahaan peserta lelang.

Dalam temuan KP3I, kata Renhad, BPPBJ DKI membuat tafsir dan frasa aturan yang justru bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik.

Menurut dia, hal itu terungkap berdasarkan dokumen kegiatan katalog elektronik kategori pekerjaan beton, beton precast, dan beton rapid setting tahun 2019. Dalam hal itu, menurutnya, BPPBJ membuat turunan aturan dalam BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP).

Renhad menilai, hak itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf F Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik.
"Artinya, dalam hal ini perusahaan penyedia mutlak harus merupakan prinsipal produsen atau mata rantai pasok atau agen dari prinsipal. Tidak ada tafsir lain,” kata Renhad.

Dia mengatakan, apa yang dilakukan itu merupakan siasat BPPBJ DKI yang hendak melonggarkan syarat dan ketentuan bagi sekitar 35 perusahaan (PT) peserta penyedia barang kategori beton APBD DKI Tahun Anggaran 2019.

BPPBJ DKI, lanjutnya, nekat melanggar aturan demi meloloskan kontraktor atau perusahaan yang bukan merupakan principal, agen/distributor. Sehingga, menurutnya, mereka bisa masuk e-katalog menjadi peserta penyedia barang/jasa untuk APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019-2022.

"Terbukti, BPPBJ DKI Jakarta telah meloloskan semua 35 perusahaan penyedia yang mendaftar. Meskipun mereka bukan sebagai prinsipal atau distributor/agen. Padahal, mereka tidak memenuhi syarat sebagai peserta," beber Renhad.

"Ingat, tujuan e-katalog adalah supaya barang/material yang digunakan jelas," sambungnya.
Sebagai data pembanding terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 13 huruf f Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik, adalah pembangunan sumur serapan dangkal yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal dengan paket pekerjaan penyedia barang/jasa katalog elektronik lokal pembangunan sumur resapan dangkal,
Hal itu sebagaimana tertuang dalam BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP) pada angka 1 tentang persyaratan kualifikasi penyedia.

"Semua dokumen terkait kita kantongi. Dan kami juga sudah menyampaikan temuan ini kepada Gubernur DKI Anies Baswedan dan Kadis BPPBJ DKI, dalam rangka mengingatkan bahwa proses pengadaan barang/jasa di BPPBJ DKI Jakarta yang berjalan saat ini jelas menyimpang dari ketentuan dan peraturan. Jika dibiarkan, ini akan menjadi temuan BPK dan penegak hukum polisi, kejaksaan hingga KPK sebagai kasus kolusi dan korupsi," tegas Renhad.

Dia menambahkan, para vendor yang masuk e-katolog adalah dengan harga-harga tinggi yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Beton. Sementara dalam negosiasi harga terdapat urutan penawaran yang terendah sampai penawaran yang paling tinggi.

Sehingga, lanjut dia, negosiasi harga yang dilakukan BPPBJ DKI Jakarta tidak memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Perpres. Karenanya, Renhad meminta Gubernur Anies bersama Inspektorat DKI segara menelusuri kejanggalan dalam lelang tersebut. Menurutnya, jangan sampai ada main mata antara kontraktor dan pihak BPPBJ demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

"Jika tidak, maka cepat atau lambat ini pasti akan menjadi temuan audit BPK. Kami yakin polisi, kejaksaan hingga KPK juga sudah memantau kasus ini," katanya.

KP3I, imbuh dia, mendesak agar Gubernur Anies membatalkan kontrak payung katalog lokal kategori beton, beton precast, dan beton rapid setting tahun 2019-2022.
"Karena, apabila di kemudian hari hal ini menjadi kasus korupsi, Anies akan ikut bertanggung jawab," jelas Renhad.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum mendapatkan konfirmasi dari Kepala BPPBJ Pemprov DKI Jakarta, Blessmiyanda.

Hal itu disampaikan Ketua Divisi Hukum KP3-I, Renhad P kepada wartawan, di kawasan Utan Kayu, Jakarta, Minggu (22/9/2019).

Bppbj betonisasi

Loading...

Related Post