Loading...

Advertisement

Rabu, 25 September 2019 14:05 WIB

KPK Panggil Pejabat Kementan Terkait Suap Impor Bawang Putih

Melati —News
KPK Panggil Pejabat Kementan Terkait Suap Impor Bawang Putih
terasjakarta.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada dua orang pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) terkait kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019.

Kedua pejabat Kementan yang dipanggil itu yakni Spudnik Sujono selaku Anggota Dewan Pengawas Kementan, dan Sri Wijayanti Yusuf selaku Direktur Perlindungan Hortikultura Kementan.

"Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka IYD (I Nyoman Dhamantra, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP)," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (25/9/2019).

KPK sendiri telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019. Keenamnya yakni, ‎anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Dhamantra, orang kepercayaan I Nyoman, Mirawati Basri, serta empat pihak swasta, Chandry Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi, Zulfikar, dan Elviyanto.

KPK

‎I Nyoman diduga telah menerima suap Rp2 miliar dari total komitmen fee sebesar Rp39,6 miliar untuk pengurusan izin impor 20.000 ton bawang putih yang akan masuk ke Indonesia. Suap tersebut berasal dari pengusaha Chandry Suanda.

Pemulusan suap untuk pengurusan bawang putih tersebut dibantu oleh Doddy Wahyudi, Zulfikar, Elviyanto, dan Mirawati. Keempatnya mempunyai peran masing-masing dalam memuluskan izin impor bawang putih ke Indonesia.

Atas perbuatannya, para penyuap disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(sumber;okezone.com)



kpk impor



Loading...

Related Post



Comment