Loading...

Advertisement

Aset Pemerintah Hilang di PT. KBN, Ini Hasil Temuan Sinergi Kawal BUMN

Aset Pemerintah Hilang di PT. KBN, Ini Hasil Temuan Sinergi Kawal BUMN
ist
Editor : Potan Biz Up — Sabtu, 30 November 2019 06:32 WIB
terasjakarta.id
Aktivis yang tergabung dalam Sinergi Kawal BUMN, membantah berbagai isu yang selama ini beredar di masyarakat terkait PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT. KBN) Persero ingin menghambat program strategis nasional terkait percepatan investasi.

Koordinator Sinergi Kawal BUMN, Abdul Rohim menjelaskan, yang terjadi saat ini adalah PT. KBN tengah berjuang mempertahankan aset strategis pesisir laut Jakarta yang menjadi milik negara.

"Semua isu itu tidak benar yang menyebut PT. KBN hambat investasi. Yang benar adalah BUMN tersebut sekarang lagi memperjuangkan hak mereka yang selama ini dirampas oleh perusahaan swasta," ujar Abdul Rohim usai menyampaikan surat kepada Gubernur Anies, yang berisi laporan soal aset Pemprov DKI di PT. KBN, Jumat (28/11).

Abdul Rohim mengatakan, dari investigasi yang dilakukan pihaknya Hak Menguasai Negara dalam Perjanjian Konsesi menjadi hilang sehingga secara otomatis asset negara tersebut beralih penguasaan nya kepada Perusahaan Swasta PT. KCN cq. PT. KTU. 

"Berdasarkan kajian tersebut, kami merasa miris jika aset negara sampai lepas dan dikuasai pihak lain dengan cara-cara jahat. Konsesi itu tidak benar.  PT. KCN melakukan kecurangan," katanya. 

"PT. KCN sejak 2015 hingga saat ini lalai dalam menunaikan kewajiban terhadap Pemegang Saham dalam hal ini PT. KBN terkait setoran dividen yang tak pernah diberikan. Untuk masalah yang ini, kami berharap aparat penegak hukum dapat terlibat dalam menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan PT KCN," tambah Abdul Rohim.

Berikut hasil investigasi Sinergi Kawal BUMN yang berkaitan aset pemerintah yang dirampas perusahaan swasta:

Bahwa berdasarkan hasil investigasi Sinergi Kawal BUMN, nilai dividen yang diterima PT. KBN sejak 2004 hingga sekarang hanya sebesar 3,1 miliar rupiah. Nilai ini jauh dari yang diharapkan dari keuntungan PT. KCN atas pemanfaatan lahan pelabuhan yang merupakan aset negara.

Bahwa sebagai perusahaan yang harus dikelola secara profesional, PT. Karya Citra Nusantara tak pernah melaksanakan RUPS sejak tahun 2015 hingga saat ini sebagaimana kewajiban perusahaan. Dalam kenyataannya, RUPS menjadi prasyarat untuk dapat menghitung besaran dividen yang harus diberikan kepada pemegang saham. Hasil investigasi Sinergi Kawal BUMN menunjukkan bahwa beberapa kali Komisaris Utama PT. KCN berkirim surat kepada Direksi PT. KCN agar menggelar RUPS, namun seperti tak diindahkan pihak PT. KCN selaku anak perusahaan patungan (joint venture company).

Bahwa peran Direktur Operasional dan Direktur Keuangan PT. KCN yang berasal dari perwakilan PT. KBN tidak memiliki peran sebagaimana Tupoksi yang diemban. Khusus untuk Direktur Keuangan,  hanya berfungsi seperti juru bayar biasa dan pada akhirnya, pengelolaan PT. KCN lebih layak disebut seperti manajemen warung kelontong.

Bahwa Perjanjian Konsesi yang dilakukan antara Perusahaan Swasta PT. KCN dengan Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Marunda tanpa melibatkan Perusahaan BUMN PT KBN-Persero, padahal kesepakatan awal terbentuk nya PT. Karya Citra Nusantara melalui joint venture company yang dilakukan antara Perusahaan BUMN PT. Kawasan Berikat Nusantara-Persero dengan PT. Karya Tekhnik Utama. Dalam aturan terkait Konsesi, yang berhak untuk melakukan Kontrak Konsesi adalah yang menguasai serta pemilik atau yang memiliki lahan, sehingga Konsesi antara PT. KCN dengan KSOP V sejatinya cacat hukum.

Bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2226/K/PDT/2019 tidak memenangkan PT. KCN selaku pemohon/tergugat dalam sengketa pelabuhan Marunda melawan PT. KBN akan tetapi hanya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Atas putusan ini, kami menilai perlu pengawalan dan pendampingan hukum terhadap PT. KBN untuk menjamin penyelamatan asset negara berupa lahan pelabuhan Marunda.



Aset Pemerintah PT. KBN Sinergi Kawal BUMN

Loading...

Related Post