Loading...

Advertisement

Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara Soal Masa Jabatan Presiden

Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara Soal Masa Jabatan Presiden
ist
Editor : Potan News — Minggu, 1 Desember 2019 09:48 WIB
terasjakarta.id

Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, bukan suatu masalah karena konstitusi itu baginya bisa berubah kapan saja.

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Refly Harun menilai, apabila jadi dilaksanakan akan terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan jika terjadi penambahan masa jabatan presiden. Apalagi, kalau dilakukan secara berturut-turut.

Refly menyebut akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power jika terdapat penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, dan akan membuat presiden itu nantinya justru memikirkan bagaimana bisa menang pada periode selanjutnya.

"Menghindarkan incumbent dari abuse of power kalau dia menjadi calon," ucap Refly.

Terlebih lagi bagi Refly Harun, penegakan hukum pada sistem demokrasi atau penyelenggaraan Pemilu di Indonesia masih banyak ditemukan kecurangan-kecurangan.

"Dalam sistem Pemilu kita yang masih bermasalah ini, masih lemahnya penegakan hukum Pemilu, masih besarnya keterlibatan TNI, Polri ASN dalam kontestasi pilpres," paparnya.

Sebab itu, Refly menyarankan kalau masa jabatan presiden hanya satu periode, namun selama 6 hingga 7 tahun. Jikalau ingin lebih dari satu periode, diharapkan tidak diperbolehkan secara berturut atau diberi jeda selama 5 tahun.

"Kalau saya 3 periode itu boleh saja, tapi tidak berturut-turut. Jadi usulan saya itu lebih baik satu periode saja, 1 periode 6 atau 7 tahun, dan tidak dipilih kembali," ujar Refly.



Pakar Hukum Tata Negara Rafly Harun Masa Jabatan Presiden

Loading...

Related Post