Loading...

Advertisement

Dugaan Suap ke Azis Syamsuddin Jauh Lebih Besar Dibanding OTT Komisioner KPU

Dugaan Suap ke Azis Syamsuddin Jauh Lebih Besar Dibanding OTT Komisioner KPU
ist
Editor : Potan News — Senin, 13 Januari 2020 03:17 WIB
terasjakarta.id
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dinilai sebuah skenario untuk menghancurkan kredibilitas PDI Perjuangan di mata masyarakat. 

Hal itu dikatakan Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Arifin Nur Cahyono melalui keterangan tertulisnya, Minggu (12/1). 

"Memang penyuapan kepada Komisioner KPU adalah sebuah pelanggaran hukum tindak pidana korupsi yang tidak bisa diampuni lagi.Tetapi sepertinya ada yang sedang terkena TO (target operasi), yaitu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto coba ditarik-tarik ke kasus tersebut hanya karena staf di kesekretariatan PDI Perjuangan Saeful Bahri ikut tertangkap dalam OTT," kata Arifin. 

KAKI sendiri meragukan pengakuan Saeful Bahri soal dana untuk menyuap Komisioner KPU berasal dari Hasto. 

Pasalnya, kata Arifin, selama ini Hasto kerap membantu perjuangan KAKI dalam mengungkap dan melaporkan peristiwa korupsi di Indonesia. 

"Jadi sangat tidak mungkin Hasto menyuap Komisioner KPU," tegas Arifin. 

"Sangat jahat sekali framing yang sedang dilakukan terhadap Hasto Kristiyanto seakan-akan dia yang mengalirkan dana untuk menyuap KPU," sambungnya. 

Arifin mengungkapkan, dari segi nominal materi OTT Wahyu Setiawan terbilang kecil dibandingkan kasus Bupati Lampung Tengah Mustafa yang terjaring OTT karena kasus pengaturan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN P 2017 dengan nilai puluhan miliar rupiah. 

Arifin mensinyalir Wakil Ketua DPR yang juga politikus Partai Golkar Azis Syamsuddin ikut terseret kasus OTT Mustafa. 

KAKI diketahui pada Senin (6/1) laku, sudah melaporkan Azis ke KPK dengan tuduhan terlibat dalam kasus korupsi penyaluran DAK Kabupaten Lampung Tengah. 

"Dugaan tindak pidana korupsi tersebut terkait dengan penyaluran DAK 2017 untuk Kabupaten Lampung Tengah di mana Azis Syamsuddin selaku Ketua Banggar DPR RI periode 2016-2019 diduga meminta fee terkait pengesahan DAK Kabupaten Lampung Tengah," pungkas Arifin. 

Sebelumnya, Azis Syamsuddin merespons laporan itu dan menyebut Tuhan tidak tidur. 

"Bismillah, insya Allah Tuhan tidak tidur," kata Azis saat dimintai konfirmasi awak media, Selasa (7/1). 

Sementara itu, Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, setiap laporan dari masyarakat akan diterima oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat. 

Ali menambahkan, laporan itu akan ditelah lebih jauh oleh tim sebelum ditindaklanjuti.

Dugaan Suap Azis Syamsuddin OTT Komisioner KPU

Loading...

Related Post