Loading...

Advertisement

Jokowi Tolak Rencana Anies Lockdonw Jakarta, Begini Tanggapan Sugiyanto 

Jokowi Tolak Rencana Anies Lockdonw Jakarta, Begini Tanggapan Sugiyanto 
Ketua Koalisi Rakayat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto
Editor : Potan News — Kamis, 2 April 2020 12:17 WIB
terasjakarta.id


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus menelan pil pahit setelah keinginannya untuk me-lockdown Jakarta ditolak oleh Pemerintah Pusat. Anies sebelumnya bersurat ke Istana, mengajukan izin mengkarantina wilayah Ibu Kota demi memutus mata rantai penularan virus corona Covid-19, yang mulai masif.

Merespon hal ini, Ketua Koalisi Rakayat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto mengatakan, meskipun Pemerintah Pusat menolak permintaan Pemprov DKI Jakarta untuk memberlakukan karantina wilayah, tetapi niat baik, maksud dan tujuan Gubernur Anies yang hendak menyelamatkan keselamatan nyawa warga telah dipahami publik.

Bahkan, menurut Sugiyanto, usaha maksimal Anies untuk memutus penyebaran wabah Coronavirus 19 bukan hanya untuk antar warga masyarakat di Jakarta saja, tetapi juga seluruh rakyat di Indonesia.

Sebab, Jakarta sebelumnya telah ditetapkan sebagai epicentrum Covid-19 di Indonesia, yang berpotensi besar menularankan virus mematikan ini ke daerah-daerah di seluruh Tanah Air.

“Pak Gubernur Anies tak perlu risau, publik dan masyarakat Jakarta telah mengerti dan memahami maksud dan tujan Jakarta meminta karantina wilayah. Niat baik Pak Anies untuk menyelamatkan masyarakat dan mencegah penyebaran covid 19 akan selalu diingat masyarakat Jakarta dan rakyat Indonesia,” kata Sugiyanto saat dihubungi di Jakarta, Kamis (02/04).

“Faktanya, karantina wilayah Jakarta ditolak, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih menerapkan kebijakan pembatasan social berskala besar. Dasar rujukan itu ada pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan,” sambung Sugiyanto.

Lebih jauh, Sugiyanto yang juga politisi senior Jakarta ini menjelaskan, bahwa baik karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar adalah merupakan bagian respons dari pemerintah atas keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Tujuannya sama-sama untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit agar kontaminasi, tetapi perbedaanya ada dalam hal pembatasannya.

Pada karatina wilayah pembatasannya penduduk suatu wilayah, dilaksakanan apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah. Sedangkan pembatasan social berskala besar, membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah. Tujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah.

“Pembatasan social beskala besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ini sudah berjalan sebelumnya di Jakarta. Yang belum pembatasan wilayah, namun pemerintah pusat menolaknya,” katanya.

Lebih lanjut, pria berkacamata yang akrab disapa SGY ini mejelaskan bahwa bila merujuk ketentuan pada UU No. 16 tentang kekarantinaan kesehatan maka dapat diketahui, untuk menetapkan dan mencabut keadaan kedaruratan masyarakat atau kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular, dalam hal ini penyakit covid 19, penetapannya harus dilakukan oleh pemerintah pusat.

Meskipun selama ini Jakarta telah menjalankan kebijakan social distancing dan pembatasan kegiatan, namun tidak ada pilihan lain bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan kecuali mengikuti dan menjalankan kebijakan Presiden Jokowi yang telah memilih pembatasan social berskala besar dalam mencegah meluasnya penyebaran atau kontaminasi dari penyakit menular Coronavirus (Covid) 19.

Perbedaan lain yang paling mendasar antara karantina wilayah dan pembatasan social berskala besar dapat dilihat pada pasal 55 UU No. 6 Tahun 2018 tersbut. Diantaranya menjelaskan bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait.

Bila merujuk ketentuan aturan pada UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, maka tahapannya adalah pentapan karantina wilayah, lalu dapat ditingkatkan menjadi pembatasan social berskala besar.

Hanya saja penetapan karantina wilayah diikuti dengan kewajiban pemerintah pusat dengan melibatkan daerah. Sedangakan pembatasan social berskala besar tidak ada kewajiban pemerintah untuk memnuhi kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak diwilayah tersebut.

“Pemerintah telah menetapkan aturan. Saat ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan dan kepatuhan masyarakat mengikuti kebijakn pemerintah. Harus ada kekompakan antara masyarakat dan pemerintah pusat dan daerah dalam bersama-sama melawan penularan penyakit Coronavirus ( Covid ) 19,” tegasnya.



Jokowi Anies Lockdonw Jakarta Sugiyanto 

Loading...

Related Post