Loading...

Advertisement

Menkes Setujui PSBB di Jakarta, Siap-siap Ibukota Akan Semakin Sepi 

Menkes Setujui PSBB di Jakarta, Siap-siap Ibukota Akan Semakin Sepi 
ist
Editor : Potan News — Selasa, 7 April 2020 10:42 WIB
terasjakarta.id

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akhirnya menyetujui permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).


Hal itu dijelaskan Sekjen Kemenkes Oscar Primadi yang menyebut bahwa surat persetujuan diteken pada Senin malam (6/4). 

Seperti dikutip RMOLJakarta, disebutkan bahwa Menkes telah menyampaikan surat kepada Pemprov DKI yang meminta Gubernur Anies Baswedan untuk segera melengkapi data terkait usulan PSBB. 

"Pemprov DKI diminta untuk melengkapi data dan dokumen pendukung seperti peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, dan kejadian transmisi lokal," jelas Oskar. 

Termasuk kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana, dan prasarana kesehatan, anggaran, dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan aspek keamanan. 

Terawan meminta persyaratan tersebut segera dipenuhi dalam dua hari ke depan, terhitung sejak surat Menkes dikirim ke Pemprov DKI, Minggu (5/4). 

Lantas apa yang terjadi pasca PSBB ditetapkan di DKI Jakarta? 

Sesuai pasal 13 Permenkes 9/2020, PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dan pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Termasuk pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. 

Secara khusus, pedoman Permenkes melarang ojek online (ojol) membawa penumpang. Ojol hanya diperkenankan membawa barang. 

Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang,” begitu bunyi petikan lampiran pedoman PSBB. 

PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. 

Sementara peliburan tempat kerja dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. 

Menkes PSBB Jakarta

Loading...

Related Post