Loading...

Advertisement

Penghuni Apartemen Bassura City Menuntut Kejelasan Soal Pungutan Oleh Pengelola

Penghuni Apartemen Bassura City Menuntut Kejelasan Soal Pungutan Oleh Pengelola
ist
Editor : Potan News — Kamis, 2 Juli 2020 15:22 WIB
terasjakarta.id


Puluhan penghuni Apartemen Bassura City Jalan Basuki Rahmat No. 1A, Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, mendatangi kantor management Apartemen Bassura pada Rabu 1 Juli 2020, yang terletak di Jalan Gatot Subroto, tepatnya pada Gedung Synthesis Square. 

Kedatangan sekitar 30 penghuni yang merupakan perwakilan kurang lebih 7000 unit apartemen, bermaksud untuk mempertanyakan Bea Perolehan atas Tanah (BPHTB) dan AJB (Akta Jual Beli) kepada pihak pengelola. 

Mereka menuntut pihak pengelola untuk menjelaskan soal pungutan. Pengelola di nilai melakukan penyimpangan dalam hal menaikkan biaya tersebut yang relatif besar serta tidak berlogika, padahal sudah diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2000, dan PERDA PROV. DKI Jakarta No 18 Tahun 2010. 

"Kami selaku penghuni tdak menerima keputusan yang diambil pengelola, ini sangat merugikan dan terlalu berani atas keputusannya, kan ada Perda yang mengikat, jadi kami penghuni bassura selaku wajib pajak yg baik, bukan tidak mau membayar atau menunggak BPHTB (seperti yg pernah diberitakan pada bln Des 2019) " Kata Valen, salah satu penghuni Bassura City, di Jakarta Timur, Kamis (2/7).

Lebih lanjut Valen mengatakan bahwa, karena besarnya nilai BPHTB yang ditagihkan PT. Synthesis Karya Pratama jauh lebih besar dari peraturan yang ada.

"Demikian juga nilai AJB yang dibebankan kepada kami para tenant juga jauh lebih besar dari yg sewajarnya," ujar Valen. 

Adapun yang dituntut penghuni Apartemen Bassura meliputi 5 hal yang dianggap merugikan:

1. Nilai BPHTB yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada

2. Biaya AJB yang terlalu besar (sesuai peraturan yang ada, biaya PPAT hanya 1% dari nilai objek pajak ditambah biaya Validasi, cek sertifikat dan PNBP). Kenapa Bassura ditagih biaya AJB 12 juta untuk yang 2 kamar, sementara apartemen Kalibata yang notabene berlokasi di Jakarta Selatan dan nilai NJOP nya juga lebih tinggi hanya 9 jt).

3. Tagihan IPL yang sebenarnya sudah dibayarkan juga ditagihkan dalam surat penjadwalan tanda.tangan AJB

4. Denda pengikatan yang tidak jelas dasarnya.

5. Kepengurusan BPHTB 0% oleh kantor pajak terkendala karena perbedaan nilai transaksi antara PPJB dengan AJB yang dimasukkan.

Sementara itu pihak management Mandrowo selaku Managing Director PT Shynthesis Karya Pratama berhalangan untuk menemui para penghuni tersebut dengan alasan bahwa dalam posisi WFH, dan hanya mengutus staf legal bernama Reza. 

Dalam penjelasan yang disampaikan Reza, informasi dari Agnes selaku Chief Legal meminta waktu hingga tanggal 6 Juli ini penghuni akan dipertemukan dengan Mandrowo untuk mendapatkan penyelesaian masalah tersebut diatas.

Penghuni juga menyampaikan apabila tanggal 6 Juli tidak ada penyelesaian yang baik, maka pihak penghuni akan meminta penyelesaian masalah tersebut kepada instansi pemerintah yang terkait.

Apartemen Bassura Pungutan Pengelola

Loading...

Related Post