Loading...

Advertisement

Anies Banyak Dapat Kritikan Beri Izin Perluasan Ancol, DPRD DKI Malah Dukung Kebijakan Gubernur Tersebut

Anies Banyak Dapat Kritikan Beri Izin Perluasan Ancol, DPRD DKI Malah Dukung Kebijakan Gubernur Tersebut
Pantai Ancol saat sore hari (ist)
Editor : Potan News — Kamis, 9 Juli 2020 16:08 WIB
terasjakarta.id

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan keputusan gubernur (Kepgub) yang mengizinkan reklamasi perluasan kawasan Ancol. Bahkan Pemprov DKI bersama PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dan Komisi B sudah menggelar rapat bersama, di Gedung DPRD DKI pada Rabu 8 Juli 2020, kemarin. 

Kebijakan Anies memberi izin perluasan Ancol mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan. Mulai dari Gubernur Anies dianggap ingkar terhadap janji kampanye, termasuk Anies dikatakan sudah tidak lagi peduli kepada golongan masyarakat kecil dan sudah berpihak kepada konglomerat. 

Namun berbeda dengan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, dirinya menilai pemberian izin perluasan Ancol sudah tepat dan tidak ada aturan yang dilanggar gubernur. Perluasan kawasan di Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) menurutnya bukanlah reklamasi. Melainkan, hanya perluasan kawasan biasa karena tersambung dengan daratan Ancol.

"Enggak-enggak karena ini nyambungnya dengan darat. Kalau reklamasi itu kan ada kanalnya kalau ini nyambung dengan darat kayak Marina," ujar Taufik saat di konfirmasi, Kamis (9/7).

Menurut Taufik, pihak yang mengkritik Anies tidak paham mengenai reklamasi. Bahkan Taufik menyebut gubernur sudah melaksanakan janji kampanye dengan menyetop reklamasi pada 17 pulau sebelumnya.

"Ya itu karena dia enggak paham apa yang disetop Anies Itu reklamasi. Makanya baca raperda soal 13 pulau di situ kemudian mari kita penggal penggal, pulau ini siapa kalau ini siapa dan saya sudah baca Kepgub 237. Saya sudah lihat lokasinya," jelasnya.

Lebih lanjut Taufik menambahkan, proyek perluasan lahan ini pun telah ada sejak tahun 2009 dan telah menjadi lokasi pembuangan hasil urukan dari sungai dan waduk melalui program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), dan dikenal juga dengan sebutan Proyek Darurat Penanggulangan Banjir Jakarta (Jakarta Urgent Flood Mitigation Project atau JUFMP).

"Itu dulu terdiri dari perluasan Dufan dan lain-lain itu 135 hektar itu ada kotak-kotak yang udah jadi. Karena uruknya dari JEDI itu dari uruk sungai dibuangnya ke situ. Jadilah yang 20 hektar. Itu sebelum ada nama reklamasi udah jadi itu barang," kata Taufik.

Sebelumnya Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengaku setuju dengan langkah Gubernur Anies yang mengizinkan reklamasi perluasan kawasan Ancol seluas 155 Hektar (Ha). 

Gembong juga berencana akan membahas lagi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai payung hukum pembangunan reklamasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 Ha dan Dunia Fantasi (Dufan) 35 Ha.

Namun demikian, pria berkaca mata itu tetap mengingatkan gubernur dalam menjalankan proyek itu tidak mengambil hak warga, termasuk dia berharap jangan sampai reklamasi justru mengorbankan nelayan dan merusak lingkungan. 

"Ancol sehat apa tidak sih?. Kalau dia sehat, yah wajib melakukan pengembangan. Tetapi kalau kondisinya tidak sehat, kenapa tidak memaksimalkan yang ada dulu," jelas Gembong di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/7) kemarin. 


Anies Perluasan Ancol  DPRD DKI Dukung Kebijakan

Loading...

Related Post