Loading...

Advertisement

Jawab Kritikan Dewan Soal Pinjaman, Amir Hamzah: Langkah Anies Sudah Tepat

Jawab Kritikan Dewan Soal Pinjaman, Amir Hamzah: Langkah Anies Sudah Tepat
ist
Editor : Potan News — Selasa, 28 Juli 2020 17:19 WIB
terasjakarta.id

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah menilai langkah Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan pinjaman dana ke perusahaan BUMN, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional di Jakarta akibat pandemi Covid-19 sudah sangat tepat.
Amir mengatakan, kebijakan Anies tersebut merupakan upaya untuk pemulihan ekonomi di Ibu Kota.

"Selama untuk mensiasati kemerosotan APBD DKI akibat Pandemi Covid-19 saya kira sah-sah saja," kata Amir kepada wartawan, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Untuk diketahui sebelumnya, adapun pinjaman yang diajukan sebesar Rp4,5 triliun untuk tahun anggaran 2020 dan Rp8 triliun untuk tahun anggaran 2021 dengan jangka waktu pengembalian paling lama 10 tahun.

Amir menjelaskan hal tersebit, sekaligus menjawab kritikan Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jupiter, yang sebelumnya mempertanyakan kebijakan Anies tersebut.

Menurut Amir, sebagai Gubernur, Anies berkuasa penuh terhadap pengelolaan keuangan Daerah.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 1 Tahun 2014 tetang Perbendeharaan Negara serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebut bahwa Gubwrnur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah.

"Jadi, meskipun APBD ditetapkan eksekutif bersama-sama dengan legislatif (Dewan), tetapi pengelolaannya diserahkan kepada Gubernur. Bila terjadi defisit, maka itu menjadi tanggung jawab Gubernur," jelas Amir.

Maka itu, menurut Amir, berdasarkan aturan tersebut, apa yang dilakukan Anies meminjam dana kepada BUMN itu sudah tepat dan sesuai secara perundang-undangan.

"Tahun ini kan Rp.4,5 Triliun, sedangkan Rp. 8 Triliun lagi tahun depan di 2021. Nah, itu yang untuk 2021 bisa juga nanti tidak direalisasikan bila tahun depan ekonomi membaik. Tergantung hasil evakuasi APBD 2020 pada Februari 2021 mendatang," terang Amir.

Lebih jauh, dia menjelaskan, kabijakan Anies juga tebilang biasa. Mengingat, dampak pandemi Covid-19 banyak sumber pendapatan daerah yang hilang. Sehingga memang perlu terobosan-terobosan luar biasa untuk membangkitkan ekonomi.

"Sumber pendapatan utama di DKI itu kan dari hunian hotel, restoran, dimana potensi pendapatan tersebut telah hilang selama sekitar 5 bulan," beber Amir.

Sementara dari sisi pengawasan dewan, Amir meyebut, Anies nantinya hanya perlu melaporkannya kepada DPRD DKI. Termasuk soal teknis pelaksanaannya.

"Tidak perlu konsultasi ke dewan segala, kelamaan. Lagian dewan juga kan sibuk. Jadi, nanti cukup dilapori saja. Atau, tanya saja nanti ke badan anggaran. Kalau soal konsekuensi bunga dari pinjaman itu ya.. biasa lah, lazim itu dalam pinjam-meminjam ada bunganya," papar Amir.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DKI, Jupiter mempertanyakan langkah Gubernur DKI Anies Baswedan terkait pinjamanan dana ke perusahaan BUMN, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Jupiter meminta Anies tidak gegabah. Sebab, pinjaman uang sebesar itu berkonsekuensi pada bunga yang tidak kecil. Sehingga justru akan membebani keuangan Pemda DKI.

“Kalau kita asumsikan bunga terendah saja, dari pinjaman itu 0,5 persen dikalikan 12 bulan, berarti 6 persen per tahun. Artinya, dari 12,5 triliun itu Pemda nantinya wajib membayar 62,5 miliar setiap bulan. Kalau dikalikan 10 tahun, maka total bunga yang harus dibayarkan dari pinjaman ini berarti 7 Triliun. Bunga yang sangat fantastis!,” kata Jupiter ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (27/7/2020) kemarin.

Jupiter lantas memandang, uang sebesar itu tidaklah rasional kalau hanya untuk sekedar bayar bunga.

“Mending uang itu dibuat membantu warga miskin, misalnya digunakan buat menyelamatkan anak-anak di DKI yang putus sekolah. Bayangkan, dengan bunga sebesar itu berapa siswa yang bisa diselamatkan,” jelas Jupiter.

Karena itu, Jupiter berharap Anies sebaiknya berkonsultasi dulu dengan DPRD DKI Jakarta. Tujuannya, agar wakil rakyat di Kebon Sirih dapat memberikan padangan dan masukan-masukan yang positif.

“Pemda itu kan bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Maka itu, penting bagi Pak Anies mendengarkan dulu masukan-masukan dari kami,” tegas Anggota Fraksi NasDem itu.

Kritikan Dewan Soal Pinjaman Amir Hamzah

Loading...

Related Post