Loading...

Advertisement

Kritik Ganjil Genap, Purwanto Saran Pemprov DKI Lakukan Pengawasan Lebih Ketat 

Kritik Ganjil Genap, Purwanto Saran Pemprov DKI Lakukan Pengawasan Lebih Ketat 
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Purwanto (ist)
Editor : Potan News — Rabu, 5 Agustus 2020 08:06 WIB
terasjakarta.id


Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto mengkritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang kembali memberlakukan ganjil-genap di tengah Pandemi Covid-19.

Purwanto menilai, kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor tersebut tidak tepat karena kontra produktif dengan upaya pemerintah mencegah kerumunan warga di masa PSBB Transisi DKI.

Pasalnya, menurut Purwanto upaya mengurangi mobilitas tak akan efektif mengingat ada peraturan perusahaan yang mewajibkan karyawan untuk berkantor. Sementara, kendaraan umum justru lebih berisiko penyebaran Virus Corona.

“Peraturan ganjil genap di tengah pandemic Covid-19 yang semakin parah belakangan ini di Jakarta, terasa sangat tidak tepat karena itu akan menambah klaster,” kata Purwanto saat dihubungi, Rabu (5/8/2020) pagi. 

“Kalau (ganjil genap diberlakukan) alasan  untuk mengurangi karyawan yang masuk kerja, ya sudah kembalikan saja lagi sistem WFH, maka karyawan tetap akan masuk namun resiko penyebaran dapat berkurang.  Selain itu risiko tertular ditransportasi umum lebih besar daripada kendaraan pribadi,” tegas dia.

Anggota Komisi A ini juga menegaskan, bahwa upaya mengatasi kemacetan dengan ganjil genap belum mendesak selama sekolah belum dibuka.

Selain itu, membatasi penularan Covid-19 tidak cukup hanya dengan membatasi pergerakan atau dengan tes swab saja.

Purwanto menyebut perlu ada penerapan protokol kesehatan ketat dalam jangka panjang. Ia pun mendorong pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di lapangan dengan menurunkan aparatur sipil negara (ASN).

“Kebijakan (ganjil genap) ini terasa sangat tepat, tetapi menjadi sulit dilaksanakan oleh ASN DKI, karena sekarang terkesan tidak jelas soal pengawasan. Pengawasan oleh Pemprov terkesan setengah-setengah," katanya. 

"Saya kira pengawasan dapat dilakukan diseluruh perkantoran pemerintah, mulai gedung Pemprov hingga tingkat kecamatan dan kelurahan," imbuhnya. 

"Perlu ada kebijakan baru oleh pemprov dalam hal mencegah adanya klaster baru di perkantoran. Kalau memang harus kembali WFH tidak masalah diterapkan. Namun langkah dengan melakukan lockdown dalam hal pencegahan saya kurang setuju. Intinya lakukan pengawasan secara ketat," pungkasnya. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan perhatian khusus soal penyebaran virus corona Covid-19 di perkantoran. Ia meminta perusahaan yang diizinkan beroperasi serius melindungi pekerjanya.

"Saya minta semua kegiatan usaha yang boleh beroperasi serius pekerjanya dan menegakkan protokol kesehatan. Kalau perlu briefing setiap pagi untuk mengingatkan semua akan protokol kesehatan. Ini penting menjadi bukti bahwa tempat kerja peduli pada pekerjanya," ujar Anies dalam konferensi pers digital di Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Tercatat ada 68 perkantoran yang menjadi cluster Covid-19 di Jakarta. Sebanyak 440 karyawan positif terjangkit virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan China ini. Kebanyakan karyawan ini melakukan isolasi mandiri di rumah karena tidak memiliki gejala.








Kritik Ganjil Genap Purwanto Pemprov DKI Pengawasan Lebih Ketat 

Loading...

Related Post