Loading...

Advertisement

Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Anies Tidak Perpanjangan PSBB Ketat

Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Anies Tidak Perpanjangan PSBB Ketat
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD DKI, Pandapotan Sinaga (ist)
Editor : Potan News — Minggu, 11 Oktober 2020 10:19 WIB
terasjakarta.id

Masa penerapan PSBB ketat di DKI Jakarta, 11 Oktober 2020 usai sudah. Dampak penerapan PSBB ketat yang sudah dilakukan dua pekan terakhir pun, dinilai malah menambah kesulitan masyarakat yang berada pada ekonomi menengah bawah.

Sikap penolakan Fraksi PDIP DPRD DKI terhadap perpanjangan PSBB ketat di Jakarta itu setelah mendapatkan laporan berbagai elemen masyarakat. Seperti, pedagang kaki lima, warung makan, pengusaha restoran, pekerja industri hiburan dan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan hidupnya dari aktifitas sehari-hari.

“Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak agar Gubernur DKI Jakarta tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di DKI Jakarta dan mencari jalan keluar yang rasional. Karena perpanjangan PSBB ketat akan membuat masyarakat makin sengsara.

Oleh karena itu Pemprov DKI diminta untuk mencari titik temu terhadap penanganan dan pencegahan virus covid19 dengan keberlangsungan ekonomi di DKI Jakarta,” ujar Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD DKI, Pandapotan Sinaga kepada wartawan, Minggu (11/10/2020).

Menurutnya, selama masa PSBB transisi dan PSBB ketat jumlah kasus positif covid 19 di ibukota tidak mengalami penurunan yang signifikan.

“Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, sebelum PSBB Ketat diberlakukan dari tanggal 1 hingga 13 September 2020 lalu. Data rata-rata harian kasus positif covid-19 di Ibukota sebanyak 1.150 kasus per hari. Dibandingkan dengan data dari 14 hingga 26 September 2020 dalam periode PSBB ketat, justru jumlah kasus positif meningkat menjadi rata-rata 1178 kasus per hari, walaupun jumlah test PCR meningkat,” jelasnya.

Bisa dipastikan, sambung politisi yang terpilih dari dapil Jakpus itu rem darurat yang diklaim, gubernur Anies berhasil. Ternyata, berbeda dengan fakta di lapangan.

“Pemprov dalam membangun kesadaran kolektif dan budaya penerapan protokol kesehatan yang dibutuhkan, tidak perlu malu untuk mengakui jika rem tangan yang digunakan ternyata tidak menyelesaikan masalah dan malah membuat masalah lainnya. Perekonomian masyarakat harus tetap menjadi hal yang tidak dipisahkan dari Kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Semua bisa dilaksanakan dengan tepat jika Pemerintah Daerah bisa tegas dalam menjalankan aturan yang mereka buat sendiri,”sindirnya.

Lebih lanjut, loyalis Megawati Soekarnoputri itu pun menilai dunia usaha dan masyarakat kecil sudah berupaya melakukan adaptasi untuk bertahan dalam situasi yang rumit seperti saat ini.

“Mereka sudah berusaha melakukan adaptasi dengan berjualan makanan di pinggir jalan. Hal itu membuktikan bahwa mereka benar-benar melakukan segala cara untuk sekedar bisa bertahan,” ungkapnya.

Catatan Fraksi PDIP di DPRD DKI, dalam asfek pendapatan daerah. Pajak restoran pada tahun 2019 lalu menyumbang pemasukan sebesar 2,4 Triliun pada kas daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan situasi seperti saat ini, jika PSBB ketat kembali diperpanjang. Dikhawatirkan pertumbuhan minusnya akan semakin dalam sehingga merugikan semua pihak. Termasuk Pemerintah DKI Jakarta yang saat ini sedang berjuang menutup defisit anggaran.

“Imbas dari defisit ini adalah program-program seperti rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, penanggulangan banjir bisa terganggu kedepannya. Bahkan, mungkin Jakarta tidak punya cukup anggaran untuk merehabilitasi Halte-halte Transjakarta yang dibakar dalam aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu,” tutupnya.

Fraksi PDI-P DPRD DKI Tidak Perpanjangan PSBB Ketat

Loading...

Related Post