Loading...

Advertisement

Kenapa Pemprov DKI Angkat Wakadisdik Jadi Plt Kepala Inspektorat? ini Penjelasan SGY

Kenapa Pemprov DKI Angkat Wakadisdik Jadi Plt Kepala Inspektorat? ini Penjelasan SGY
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto
Editor : Potan News — Selasa, 13 Oktober 2020 12:38 WIB
terasjakarta.id

Wakil Kepada Dinas Pendidikan (Wakadisdik) Syaefuloh Hidayat diangkat menjadi Plt Inspektorat, Jumat (9/10/2020). Pengangkatan Syaefuloh menjadi tandatanya. Namun hal itu dapat terjawab. 

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, menilai pengangkatan Syaefuloh tidak lepas dari skill yang dimiliki oleh yang bersangkutan. 

"Syaefuloh diangkat jadi Plt Inspektorat karena dia mempunyai skill yang sama dengan Pak Michael Rolandi, mantan kepala Inspektorat yang kini kembali ke BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)," kata Sugiyanto, saat dihubungi, Selasa (13/10/2020). 

Menurut dia, seperti halnya Michael, Syaefuloh jago di bidang akuntansi dan juga berlatar belakang dari lembaga auditor negara. 

"Kalau Pak Michael dari BPKP, Syaefuloh saya lupa apakah dari BPKP juga atau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Saya pernah ngobrol dengan dia," imbuh Sugiyanto. 

Aktivis yang akrab disapa SGY ini mejelaskan, skill di bidang akuntansi dengan latar belakang lembaga auditor seperti yang dimiliki Michael dan Syaefuloh, saat ini termasuk yang dibutuhkan Anies untuk menghadapi audit yang dilakukan BPK setiap tahun atas laporan keuangan semua pemerintahan daerah, termasuk Pemprov DKI. 

Ia menegaskan, jika selama tiga tahun berturut-turut (2017-2019) pengelolaan keuangan DKI selalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, hal itu boleh jadi merupakan hasil kerja Michael sebagai ahli di bidang akuntansi dan mantan audiitor di BPKP. 

"Jadi, bisa dibilang kalau dalam tiga tahun ini DKI mendapat WTP dari BPK, boleh jadi hal itu merupakan hasil kerja Pak Michael," kata SGY. 

Setelah Michael kembali ke BPKP pada Jumat (9/10/2020), lanjut aktivis yang bermukim di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, itu, Anies membutuhkan orang yang kemampuan akuntansinya setara dengan Michael, dan memiliki pengalaman di bidang audit agar pengelolaan APBD 2020 hingga 2022 DKI tetap mendapat opini WTP dari BPK. 

"Maka, pilihan jatuh ke Pak Syaefuloh," imbuhnya. 

SGY mengakui, sebenarnya di DKI ada tiga orang yang memiliki skill dan background seperti Michael dan Syaefuloh, tapi yang seorang lagi dia lupa namanya. 

"Yang pasti dia perempuan," jelasnya.  

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Chaidir, membenarkan apa yang dikatakan SGY. 

"Beliau (Syaefuloh) latar belakangnya sama dengan Pak Mic. Bedanya, beliau dari BPK, Pak Mic dari BPKP," katanya melalui pesan WhatsApp. 

Chaidir bahkan mengatakan kalau Syaefuloh bisa saja diangkat menjadi kepala Inspektorat definitif, tapi tergantung hasil evaluasi atas kinerjanya (job fit), dan rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). 

"Pangkat beliau sudah memenuhi perayaratan minum, yakni pangkat golongannya 4b, dan eselonnya menduduki jabatan eselon 2, karena jabatan Wakadisdik itu eselon 2," katanya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta mengkritisi kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mengangkat Syaefuloh Hidayat menjadi Plt kepala Inspektorat, karena menurut politisi Gerindra itu, pengangkatan ini dapat mengganggu kaderisasi di lingkungan Pemprov DKI, dan mencerminkan buruknya proses mutasi, rotasi, promosi dan demosi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang memang kerap dikeluhkan. 

"Pengangkatan ini menimbulkan tanda tanya tentang bagaimana sebenarnya kaderisasi di Pemprov DKI," kata Inggard di Gedung Dewan, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).  

Menurut dia, biasanya bila ada pejabat yang dimutasi atau karena alasan tertentu jabatan yang diembannya menjadi kosong, maka yang diangkat menjadi Plt adalah wakil atau sekretaris di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dimana pejabat itu bertugas, bukan dari SKPD yang lain. 

Kalau yang diangkat bukan dari eksternal SKPD yang bersangkutan, jelas Inggard, dikhawatirkan pejabat yang diangkat menjadi Plt tidak memahami sepenuhnya tugas yang harus diemban. 

Salah satu politisi senior di Gerindra ini mengakui kalau pengangkatan Plt kepala Inspektorat ini menjadi gambaran yang kian memperjelas tentang adanya masalah dalam proses mutasi, rotasi, promosi dan demosi di lingkungan Pemprov DKI, sehingga kerap dikeluhkan. 

"Ini harus menjadi perhatian Gubernur, karena kalau kinerja anak buah jelek, maka kinerja Gubernur juga akan jelek," pungkasnya. 

Jabatan kepala Inspektorat DKI kosong karena pada Jumat (9/10/2020) Michael dilantik menjadi Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana  BPKP. 

Berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Plt Sekda DKI Jakarta Sri Haryati, Jumat (9/10/2020), jabatan yang ditinggalkan Michael diisi Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Wakadisdik) Syaefuloh Hidayat. 

Selama ini proses mutasi, rotasi, promosi dan demosi di lingkungan Pemprov DKI kerap dikeluhkan. Terakhir,  keluhan muncul saat Pemprov DKI melakukan seleksi terbuka untuk enam jabatan pada Juni-Juli 2020.

Keenam jabatan yang kala itu diseleksi adalah jabatan untuk kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; kepala Biro Kerjasama Daerah; wakil kepala Bapenda; wakil Kepala Dinas Perhubungan; dan kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 

Namun saat seleksi selesai, yang dilantik pada 14 Agustus 2020 hanya dua jabatan, yakni jabatan kepala Bapenda dan kepala Biro Kerjasama Daerah.

Pemprov DKI Wakadisdik Plt Kepala Inspektorat SGY

Loading...

Related Post