Loading...

Advertisement

Pemprov DKI Apabila Telat Mengesahkan APBD 2021, SGY: Anies Tidak Dapat Sanksi

Pemprov DKI Apabila Telat Mengesahkan APBD 2021, SGY: Anies Tidak Dapat Sanksi
ist
Editor : Potan News — Rabu, 14 Oktober 2020 14:38 WIB
terasjakarta.id
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto memprediksi, Gubernur Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta akan dapat menghindari sanksi yang dapat mereka terima bila telat mengesahkan APBD 2021.

Hanya saja dampaknya, APBD yang dihasilkan akan menjadi APBD yang tidak berkualitas karena disahkan secara terburu-buru dan sudah dalam masa injury time. 

"Sekarang sudah pertengahan Oktober, sementara batas akhir pengesahan APBD 2021 adalah akhir Desember 2020. Di sisi lain, KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Platform Prioritas Anggaran Sementara) 2021 sampai kemarin belum diserahkan Pemprov DKI Jakarta ke DPRD," kata Sugiyanto, Rabu (14/10/2020), di Jakarta. 

Ia menjelaskan, pembahasan KUA/PPAS di DPRD biasanya memakan waktu satu bulan. Setelah disetujui, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) DKI Jakarta menyusun Rancangan APBD 2021 dan diserahkan ke DPRD untuk dibahas dan disahkan. Masa yang dilakukan untuk hal ini bisa dua bulan bahkan lebih. 

"Jadi, karena tak ada waktu lagi, kalau pun hari ini, besok atau lusa TAPD DKI menyerahkan KUA/PPAS 2021 ke DPRD, pembahasannya pasti akan dikebut agar RAPBD 2021 dapat segera dibahas dan disahkan maksimal akhir Desember 2020," lanjutnya. 

Dampak pembahasan APBD yang ngebut ini, jelas aktivis yang akrab disapa SGY itu, masyarakat jangan berharap Pemprov DKI akan memiliki APBD yang baik, karena APBD itu pasti tidak berkualitas karena dibahas seadanya demi mengejar tenggat waktu yang hampir habis. 

SGY bahkan menilai, takkan mengejutkan kalau dalam APBD 2021 akan ditemukan anggaran-anggaran yang akan berpotensi menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) saat penggunaan APBD 2021 diaudit. 

"Kita mungkin masih ingat kalau beberapa waktu lalu ada anggota DPRD yang minta agar anggaran pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD yang dihapus di era Gubernur Ahok, diakomodir lagi di APBD 2021. Anggaran itu selama ini sebetulnya diduga kuat tetap ada dalam APBD,  hanya saja ada dugaan kalau anggaran itu dikelola oleh oknum tertentu di DPRD. Jadi, kalau permintaan itu diakomodir Anies di APBD 2021, saya menilainya itu hanya formalitas," katanya. 

Meski demikian aktivis yang bermukim di Jakarta Utara itu mengakui kalau jika anggaran pokir benar-benar masuk APBD 2021, hal itu sangat keterlaluan mengingat ekonomi Jakarta sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

"Jadi, seyogyanya pemasukan DKI hanya digunakan untuk yang urgen saja, terutama untuk menangani Covid-19, memberi bantuan kepada warga yang terdampak pandemi, mengatasi banjir dan lain-lain," katanya. 

Seperti diketahui, hingga Selasa (13/10/2020), Pemprov DKI Jakarta belum menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan APBD 2020, dan KUA/PPAS APBD 2021.

Padahal, menurut ketentuan pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan KUA/PPAS APBD Perubahan sudah harus diserahkan ke DPRD minggu pertama bulan Agustus. 

Sementara pasal 179 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 menetapkan bahwa APBD Perubahan sudah harus disahkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir atau pada September. 

Terkait APBD 2021, pasal 90 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 menetapkan, Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA/PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. 

Sedang pasal 106 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 menetapkan, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun atau pada awal Desember. 

Jika kewajiban Kepala Daerah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyerahkan Raperda APBD hingga 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir sebagaimana diatur dalam pasal 104 ayat (1) PP 12 Tahun 2019,  maka sesuai pasal 104 ayat (2) PP 12 Tahun 2019 Kepala Daerah dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Jika kepada daerah dan DPRD tak dapat mengesahkan Raperda APBD dalam satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran, maka menurut pasal 196 ayat (1) PP 12 Tahun 2019, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Sanksi administrasi yang dapat mengenai kepala daerah dan DPRD diatur pada pasal 107 dan pasal 110 PP 12 Tahun 2019, serta PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 107 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 menyatakan; "Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya".

Sementara pasal 107 ayat (3) PP 12 Tahun 2019 menyatakan; Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat: kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan".

Pasal 110 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 menyatakan; "Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya". 

Dan pasal 110 ayat (2) PP 12 Tahun 2019 menyatakan; "Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". 

PP Nomor 12 Tahun 2017 mengancam kepala daerah dan DPRD antara lain dengan sanksi berupa tidak mendapatkan insentif atau gaji selama 6 bulan. 

Menurut SGY, dari pada Anies dan DPRD repot-repot membahas dan mengesahkan APBD 2021 dengan terburu-buru dan dalam masa injury time, sebaiknya Anies terbitkan APBD Pergub, yaitu APBD yang dibuat tidak berdasarkan pembahasan di DPRD, melainkan kebijakan yang langsung dibuat oleh Anies sendiri dengan dilandasi Pergub yang dibuatnya. 

Pemprov DKI APBD 2021 SGY Anies

Loading...

Related Post