Ada Korupsi dan Gratifikasi, Hubungi 198 Layanan Publik KPK

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: article/article_view.php

Line Number: 13

Backtrace:

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/modules/plugin/views/article/article_view.php
Line: 13
Function: _error_handler

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/libraries/Template.php
Line: 119
Function: view

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/libraries/Template.php
Line: 96
Function: load

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/modules/plugin/controllers/Article.php
Line: 278
Function: loadSub

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/index.php
Line: 338
Function: require_once



Powered by CSZ CMS | Open Source Content Management with responsive
2 1 19 News
Ada Korupsi dan Gratifikasi, Hubungi 198 Layanan Publik KPK

foto istimewa

terasjakarta.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka akses dan melakukan uji coba nomor telepon 198 untuk Layanan Informasi Publik atau CallCenter KPK.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, call center itu dibuka untuk memenuhi kebutuhan publik akan layanan informasi KPK, rencannya akan di uji coba hingga 28 Februari 2019.

“Masyarakat dapat menghubungi nomor tersebut (198) untuk kebutuhan informasi publik berupa, Informasi Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat dan Informasi publik lainnya,” kata Febri dalam keterangan tertulis, Rabu (2/1/2019).

Febri mengungkapkan, untuk saat ini jam layanan call center 198 selama 12 jam, mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.

“Secara bertahap KPK akan menambah jam layanan tersebut hingga 24 jam, setelah melihat kebutuhan masyarakat untuk akses informasi publik,” ungkap Febri.

Terhadap call center 198, kata Febri, pihaknya berharap masyarakat lebih mudah mengakses dan memanfaatkan informasi dari KPK. Pembukaan akses informasi kepada masyarakat itu merupakan amanah dari Undang-Undang.

“Hal ini merupakan salah satu upaya KPK melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (1) UU KPK dan UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” jelas Febri.(ramdhani)

Related Post

Comment