Advertisement

Rabu, 2 Januari 2019 14:33 WIB

Parpol dan Timses Tidak Kumpulkan Dana Kampanye, KPU : Tidak Ada Sanksi

Erwan —News
Parpol dan Timses Tidak Kumpulkan Dana Kampanye, KPU : Tidak Ada Sanksi
foto istimewa
terasjakarta.id - Seluruh partai politik peserta pemilu dan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden menyerahkan Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini.


Komisioner KPU Hasyim Asyari menyebutkan peserta pemilu baik Pileg maupun Pilpres yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye sementara ini tidak akan dikenakan sanksi. Meski begitu, peserta pemilu dituntut komitmennya untuk melaporkan dana kampanye.


"(Kalau hari ini tidak dilaporkan) tidak ada sanksi. Dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada kategorisasi khusus kalau misalkan tidak mengumpulkan," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2019).


Sejak awal, para peserta pemilu memang sudah berkomitmen untuk melaporkan dana kampanye. Hasyim tinggal menuntut komitmen itu.


"Pembentuk UU kan juga mereka adalah peserta pemilu. Dalam membuat aturan kan mestinya ada komitmen. Tidak ada sanksi bukan berarti tidak taat," tutur Hasyim.


Lebih lanjut, Hasyim mengatakan, selama ini KPU juga sering mengingatkan dan memfasilitasi partai politik peserta pemilu dan paslon melalui Sidakam (sistem informasi dana kampanye).


"Kami mengingatkan bagaimana menginput, menanyakan ada problem atau tidak. Intinya kami menyiapkan fasilitasi konsultasi," ungkapnya.


Sebelumnya, KPU menaikkan batas penerimaan sumbangan dana kampanye untuk Pemilu 2019. Ketentuan itu, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Dana Kampanye. Kenaikan batas sumbangan dana kampanye ini cukup signifikan dibanding Pemilu 2014.


Rinciannya, sumbangan dana kampanye untuk Pileg dan Pilpres 2014 dari perseorangan, naik menjadi Rp 2,5 miliar. Sebelumnya, batas sumbangan dana kampanye itu maksimal Rp 1 miliar.


Sementara itu batas sumbangan dana kampanye dari badan usaha dan kelompok untuk peserta pileg dan pilpres, juga dinaikkan menjadi Rp 25 miliar, yang semula hanya Rp 7,5 miliar.


Batasan berbeda berlaku untuk calon anggota DPD. Sumbangan perseorangan dibatasi pada angka Rp 750 juta dari sebelumnya Rp 250 juta. Sedangkan kelompok dan badan usaha batasan yang sebelumnya hanya Rp 500 juta menjadi Rp 1,5 miliar. (Bahar)

Parpol Kampanye

Loading...

Related Post



Comment