Dalam Persidangan, Eni Saragih Sebut Pernah Diperintah Melchias Markus Untuk Bantu PT AKT

Erwan 2 1 19 News
Dalam Persidangan, Eni Saragih Sebut Pernah Diperintah Melchias Markus Untuk Bantu PT AKT

foto istimewa

terasjakarta.id - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menyebut pernah ada perintah dari Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng kepada dirinya untuk membantu perusahaan PT Asmin Kolaindo Tuhup (PT AKT). Bantuan itu terkait permintaan untuk menghubungkan kepada pihak Kementerian ESDM yang merupakan mitra dari Komisi VII.


Hal itu disampaikan Eni, menanggapi pernyataan Direktur PT Borneo Lumbung Energi & Metal, Nenie Afwani di Pengadilan Tipikor Jakarta.


"Saya menanggapi memang untuk membantu PT AKT. Saya diperintah oleh ketua fraksi saya, Pak Mekeng," ujar Eni Saragih dalam tanggapannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (2/1).


Nenie yang dihadirkan sebagai saksi untuk Eni menerangkan bahwa Samin Tan adalah atasannya di PT Borneo Lumbung Energi & Metal. Namun menurut dia, Samin Tan sudah tidak lagi menjabat Direktur Utama di perusahaan itu sejak 2011.


"Beliau dulu pernah jadi dirut, tapi setahu saya tahun 2011 sudah tak lagi menjabat dirut. Beliau secara langsung memiliki PT Borneo," kata dia.


Nenie pun tak menampik pernah dikenalkan dengan Eni Saragih dan Markus Mekeng. Ia mengaku awalnya tidak tahu siapa sosok Markus Mekeng itu. "Saya tidak tahu, Pak, saat itu. Saya tahu setelah proses penyidikan. Penyidik menginformasikan kalau Pak Mekeng itu anggota DPR dari fraksi Golkar," kata dia.


Ia pun tak membantah perkenalan itu agar Eni memfasilitasi pertemuan dengan pihak Kementerian ESDM yang merupakan mitra kerja Komisi VII DPR. Menurut Nenie, saat itu sedang ada permasalahan PT Asmin Kolaindo Tuhup (PT AKT) yang sahamnya dimiliki oleh PT Borneo Lumbung Energi & Metal.


"Yang jelas, kami ingin bisa membahas ini dengan ESDM sendiri, dan saat itu kami kesulitan karena ketika kami ke ESDM pun enggak diterima. Saat itu saya pernah satu kali bertemu pula dengan Dirjen Minerba, Pak Gatot, hanya menjelaskan adanya putusan penundaan kemudian sama sama tak dijalankan. Kami ingin itu dihormati kemudian kita menang di tingkat pertama juga tak dihormati," papar Nenie.


Dalam dakwaan Eni, dipaparkan bahwa permasalahan yang dimaksud adalah mengenai pemutusan Perjanjian Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.


Kendati meminta Eni Saragih memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian ESDM, tapi Nenie membantah perusahaannya menjanjikan sesuatu. Ia hanya menyebut bahwa ketika itu Eni Saragih menyanggupi permintaannya.


"Iya, Pak," kata Nenie.


Dalam dakwaan, Eni meminta sejumlah uang kepada Samin senilai total Rp 5 miliar. Eni meminta uang tersebut karena telah memfasilitasi pertemuan antara anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi & Metal yakni PT Asmin Kolaindo Tuhup (PT AKT) dengan Kementerian ESDM.


Pada Juni 2018, Eni kemudian meminta uang kepada Samin yang akan digunakan untuk pemenangan suaminya, M Al Khadziq, di Pilkada Temanggung. Terkait hal itu, Samin melalui orang kepercayaannya Nenie Afwani kemudian memberikan Rp 4 miliar kepada Eni melalui tenaga ahli Tahta Maharaya. 


Merasa kurang, Eni kemudian kembali meminta uang kepada Samin melalui Nenie. Samin kemudian memerintahkan Nenie untuk memberikan Rp 1 miliar kepada Eni melalui Tahta. Total, Samin memberikan Rp 5 miliar kepada Eni.


Usai persidangan, Eni mengakui dikenalkan kepada Samin Tan oleh Mekeng. "Jadi membantu itu dalam pengertian menyambungkan dengan ESDM karena kebetulan waktu itu perusahaan Pak Samin Tan sedang berperkara di PTUN, ada keputusan PTUN yang sudah dimenangkan pak Samin Tan yang tidak dijalankan oleh ESDM," ujarnya.


Kendati demikian Eni menyebut hubungannya dengan Samin Tan semata untuk menjembatani PT AKT dan pihak Kementerian ESDM. Eni menyatakan bahwa ia sama sekali tak mencampuri terkait keputusan yang nantinya akan diambil oleh pihak ESDM.


"Saya menyambungkan saja kenapa ini tak dijalankan. Tapi tak berarti saya ikut campur di ESDM, saya cuma menanyakan itu kepada pihak ESDM," ucap Eni.


"Jadi kadang kadang begitu susahnya mereka berkomunikasi dengan ESDM, jadi kadang kita menyambungkan komunikasi itu dengan pihak ESDM," sambungnya.


Dalam kasusnya, Eni didakwa menerima suap dari Johanes sebesar Rp 4,75 miliar. Suap diduga diberikan agar Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1. 


Uang diambil dari jatah 2,5 persen yang akan didapatkan Kotjo dari nilai proyek PLTU Riau. Setelah kasus dikembangkan, KPK turut menjerat eks Sekjen Golkar Idrus Marham yang diduga dijanjikan USD 1,5 juta.


Selain suap, Eni juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 6 miliar. Uang itu berasal dari sejumlah pengusaha yang berkaitan dengan mitra kerja dari Komisi VII DPR.


Mekeng tercatat pernah diperiksa oleh KPK ketika kasus ini dalam tahap penyidikan. Usai diperiksa selama enam jam, Ketua Fraksi Partai Golkar itu menyebut hanya diklarifikasi terkait penunjukan Eni Saragih sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR saat itu.


"Ya diperiksa soal idrus sama Eni penunjukan Eni sebagai komisi VII. Terus penunjukkan Eni sama Idrus sebagai apa, lalu fungsinya Eni di Munaslub," jelas dia. (Bahar)

Related Post

Comment