Advertisement

Kamis, 3 Januari 2019 07:43 WIB

Bunga Utang Pemerintah pada 2018 Membengkak jadi Rp19,5 Triliun

Admin —Biz Up
Bunga Utang Pemerintah pada 2018 Membengkak jadi Rp19,5 Triliun
terasjakarta.id


Pembayaran bunga utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mencapai Rp258,1 triliun pada tahun lalu. Realisasi tersebut membengkak sebesar Rp19,5 triliun atau mencapai 108,2 persen dari asumsi awal sebesar Rp238,6 triliun. 

Pembayaran bunga utang tahun ini juga tercatat meningkat dari tahun lalu dengan realisasi Rp216,6 triliun atau hanya mencapai 98,8 persen dari target. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan pembayaran bunga utang terjadi karena normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), Federal Reserve yang menaikkan suku bunga acuan.

"Selain itu ada pengaruh dari pelemahan nilai tukar rupiah," ujarnya di Kementerian Keuangan, Rabu (2/1). 

Tercatat, depresiasi kurs rupiah sepanjang tahun ini mencapai 6,89 persen dengan rata-rata rupiah di Rp14.247 per dolar AS. Di sisi lain, meski pembayaran bunga utang meningkat, Sri Mulyani memastikan pembiayaan utang justru menurun pada tahun ini. 

Pada 2018, pembiayaan utang dalam APBN hanya sebesar Rp366,7 triliun atau 91,8 persen dari target Rp399,2 triliun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp429,1 triliun dan mencapai 93 persen dari target di APBN 2017. "Penurunan sekitar Rp62 triliun," imbuhnya. 

Lebih lanjut, pembiayaan utang disumbang oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp358,4 triliun atau hanya 86,5 persen dari target Rp414,5 triliun. Sementara pinjaman neto hanya Rp8,3 triliun. 

Ia mengatakan penurunan jumlah pembiayaan utang sengaja dilakukan pemerintah karena mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik. Sebab, kebijakan The Fed yang membuat imbal hasil (yield) SBN meningkat bisa memberatkan pembayaran utang pemerintah ke depan. 

"Selain itu juga mempertimbangkan pengembangan pasar SBN, peningkatan investor ritel domestik, dan peningkatan peringkat kredit Indonesia menjadi investment grade," jelasnya. 

Sementara pembiayaan investasi sebesar Rp61,1 triliun atau 93,1 persen dari asumsi awal Rp65,7 triliun. Pembiayaan investasi ini diberikan kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). 

"Termasuk untuk PT KAI Rp3,6 triliun, LPI, PMN Tapera, dan dana bergulir pusat investasi pemerintah ultramikro Rp2,5 triliun. Kemudian untuk LPDP Rp15 triliun dan LMAN Rp31,2 triliun," ungkapnya. 

Kemudian, pemberian pinjaman Rp4,3 triliun atau 63,5 persen dari target Rp6,7 triliun, kewajiban penjaminan Rp1,1 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp200 miliar. Dengan begitu, total pembiayaan anggaran mencapai Rp300,4 triliun atau 92,2 persen dari asumsi awal Rp325,9 triliun. 

"Ini gambaran pengelolaan sisi utang dengan hati-hati, oleh karena defisit mengecil secara dramatis," pungkasnya.

utang pemerintah

Loading...

Related Post



Comment