KPK Putuskan Terlibat Secara Substansi dalam Pembahasan Materi Debat Pilpres

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: article/article_view.php

Line Number: 13

Backtrace:

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/modules/plugin/views/article/article_view.php
Line: 13
Function: _error_handler

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/libraries/Template.php
Line: 119
Function: view

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/libraries/Template.php
Line: 96
Function: load

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/cszcms/modules/plugin/controllers/Article.php
Line: 278
Function: loadSub

File: /home/admin/public_html/terasjakarta.id/index.php
Line: 338
Function: require_once



Powered by CSZ CMS | Open Source Content Management with responsive
4 1 19 News
KPK Putuskan Terlibat Secara Substansi dalam Pembahasan Materi Debat Pilpres

foto istimewa

terasjakarta.id - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK akan terlibat dalam pembahasan materi debat calon presiden dan wakil presiden terkait pemberantasan korupsi.


"KPK memutuskan akan terlibat secara substansi dalam rapat-rapat dan pembahasan materi debat yang akan dihadiri oleh para panelis, pakar atau ahli yang diundang oleh KPU RI," ujar Febri dalam keterangan tertulis, Jumat (4/1/2019).


Febri mengungkapkan, KPK akan menyampaikan poin-poin krusial yang perlu dibahas dan dimintakan pendapatnya dari pasangan calon presiden dan wakil presiden saat debat nanti.


Poin pertama adalah penguatan pemberantasan korupsi, melalui revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Selain itu, diperlukan pembahasan soal strategi pemberantasan korupsi di sektor penegakkan hukum dan perizinan, khususnya izin terkait sumber daya alam.


Lalu, Febri juga menyebutkan soal korupsi yang berkaitan dengan subsidi, bantuan sosial, pengisian jabatan, serta pengadaan infrastruktur, barang, dan jasa pemerintah.


Kemudian, ia juga menyinggung terkait strategi pengembalian aset negara.


"Bagaimana strategi untuk melakukan penyelamatan pendapatan negara, dari perpajakan-bea cukai, royalti tambang, hutan, kebun, perikanan," ungkap dia.


Terkait dengan pemberantasan korupsi, Febri juga menyinggung agar debat membahas penguatan kantor KPK di daerah lain.


Poin lain yang ia sebutkan adalah soal sistem gaji tunggal dan rasional bagi seluruh penyelenggara negara dan pegawai negeri, pembatasan transaksi tunai, dan perbaikan kelembagaan pemerintah yang tumpang tindih.


"Untuk memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan tentu saja agar komitmen pemberantasan korupsi menjadi perhatian semua pihak, terutama para calon pemimpin Indonesia ke depan," kata dia.


Terkait permintaan KPU agar salah satu Pimpinan KPK menjadi panelis debat pertama Pilpres 2019, KPK masih mempertimbangkannya. Sebab, KPK perlu melihat aspek risiko independensi kelembagaan dan posisi KPK sebagai penegak hukum.


"Jadi, sejauh ini keputusannya, KPK akan ikut secara substansi menyusun bersama materi debat dengan panelis dan pakar lain, namun belum memutuskan apakah akan hadir dalam kegiatan debat tersebut karena berbagai pertimbangan," ujarnya.


KPK, kata Febri, berharap agar Pemilu 2019 bisa menghasilkan para pemimpin yang mampu memperkuat komitmen pemberantasan korupsi. (Bahar)

Related Post

Comment