Jelang Pileg dan Pilpres, Omzet Percetakan di Malang Naik 400 Persen

Permana 5 1 19 News
Jelang Pileg dan Pilpres, Omzet Percetakan di Malang Naik 400 Persen

terasjakarta.id


Tahun politik 2019, mendatangkan keuntungan berlimpah bagi pengusaha percetakan di Kota Malang, Jawa Timur. Jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), omzet naik berlipat sekitar 400 persen.

Sunaryo Santoso, owner Bintang Offset mengaku kebanjiran order sejak Oktober dan hingga saat masih terus menyelesaikan pesanan alat peraga kampanye para calon legislatif (Caleg). Para caleg baik DPR RI, DPRD Propinsi maupun DPRD, rata-rata memesan banner, stiker, kalender dan kartu nama.

"Pesanan meningkat sejak Oktober, terus meningkat, puncaknya Desember, dan Januari-Februari masih jalan. Beberapa kontrak masih jalan," kata Sunaryo di percetakannya, Jalan Soekarno-Hatta Malang, Jumat (4/1).

Omzet per bulan yang semula sekitar Rp 20 juta, naik drastis menjadi Rp 80 juta per bulan atau 400 persen. Sehingga para pekerjanya sebanyak 15 orang harus bekerja secara lembur.

"Kita sudah jalan 2 shift, tambah satu shift. Siang jalan reguler, dan malam hari full cetak pesanan untuk alat peraga Pileg," tegasnya.

"Rata-rata caleg minta cepat, sehingga kita menambah jam lembur. Hampir 24 jam, mulai jam 8 sampai subuh. Mesin jeda sekitar 2 jam, terus beroperasi lagi," sambungnya.

Kata Sunaryo, alat peraga caleg DPR RI yang dikerjakan Sunaryo, di antaranya incumben DPR RI yang juga Wakil MPR RI Ahmad Basarah ( PDIP), Latifah Shohib (PKB), Gufron Marzuqi (Partai Demokrat), Sri Rahayu (PDIP) dan lain-lain.

Satu caleg DPR RI akan menggandeng atau tandem dengan caleg di DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Walaupun beberapa caleg juga tetap memesan secara mandiri atau non tandem.

Rata-rata para caleg DPR RI order cetakan dengan nilai di atas Rp 100 juta. Sementara kalau per orangan kisaran antara Rp 3 juta sampai Rp 5 Juta.

"Caleg DPR RI pesan kalau kartu nama, stiker dan kalender sekitar 50-200 ribu eksemplar. Kalau tingkat DPRD maksimal sekitar 5 eksemplar," terangnya.

Naryo mengaku sempat menolak sejumlah orderan, lantaran batas waktu pengerjaan yang sangat mepet. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang kurang mendukung.

Related Post

Comment