Advertisement

Mendagri Keluarkan Larangan Rapat di Hotel, Jokowi Cabut Larangan Itu

Potan 12 2 19 Biz Up
Mendagri Keluarkan Larangan Rapat di Hotel, Jokowi Cabut Larangan Itu

foto istimewa

terasjakarta.id


Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengenai rapat di hotel. Pencabutan larangan tersebut diumumkannya kala menghadiri acara hari ulang tahun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang ke-50 di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (11/2) malam. 

Pencabutan larangan itu merupakan respons Jokowi atas keluhan dari PHRI yang menganggap larangan tersebut bisa memberi tekanan bagi pertumbuhan sektor perhotelan da restoran di Tanah Air. Meski begitu, kepala negara mengaku baru mengetahui larangan tersebut. 

"Soal statement Mendagri, tadi baru saja saya diberitahu. Itu tidak akan ditindaklanjuti. Baru saja tadi saya dikasih tahu, coba langsung ke Mendagri dan katanya tidak ditindaklanjuti," ujarny.

Pernyataan dari Jokowi itu seperti dilansir cnnindonesia.com, langsung direspon oleh para pengusaha hotel dan restoran yang hadir dalam acara tersebut. "Hore ..." teriak para pengusaha kompak. 

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan ia akan terus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mampu membangun sektor pariwisata, termasuk industri hotel dan restoran. Begitu pula dalam membuat kebijakan yang dikeluarkan melalui masing-masing kementerian. 

"Walau ada menteri yang sampaikan masalah rapat di hotel, tapi yang jelas itu bukan presidennya," lanjutnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menghadiri beberapa curahan hati (curhat) dari para pengusaha sektor hotel dan restoran kepada kepala negara. Salah satunya tentang larangan rapat di hotel dari Mendagri.

"Itu akan melanggar pariwisata, termasuk perhotelan dan restoran. Kalau alasannya efisiensi, maka harus ada anggaran yang lebih baik di masing-masing kementerian, bukan larang rapat di hotel," katanya pada kesempatan yang sama. 

Oleh karena itu, para pengusaha perlu khawatir dengan larangan ini karena kebijakan tersebut pernah diterapkan oleh Yuddy Chrisnandi yang pernah disetujui sebagai menteri pendayagunaan negara dan reformasi birokrasi pada awal pembentukan Kabinet Kerja. 

Kala itu, Yuddy hanya membuat anggaran tidak efisien. Namun, larangan itu dicabut karena didesak oleh industri.

"Tapi kalau dipikirkan, kebijakan KemenPAN-RB dulu sudah diterima kementerian lain dan BUMN, itu yang bikin industri untung sekitar 20 persen dan perbaikan dari kebijakan itu butuh waktu sekitar satu tahun," jelasnya. 

Tak ingin hal itu kembali terulang, maka Hariyadi meminta Jokowi agar segera mencabut larangan dari Mendagri. Sementara Mendagri Tjahjo mengeluarkan larangan tersebut usai terjadi dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. 

"Saya sudah minta Pak Sekjen Kemdagri untuk membuat aturan setiap pemprov yang mau konsultasi anggaran agar ke kantor, bukan di hotel, wong punya kantor kok," kata Tjahjo pekan lalu. 

Selain karena itu, Tjahjo meminta larangan pertemuan di hotel berdampak positif pada penghematan anggaran kementerian. Pada 2015 misalnya, kementerian berhasil menghemat anggaran sekitar Rp600 miliar karena minimun pertemuan di hotel.


Related Post

    Article not found!

Comment