Mahasiswa Desak Dewan Setujui Menjual Saham Bir

Potan 19 3 19 Biz Up
Mahasiswa Desak Dewan Setujui Menjual Saham Bir

foto istimewa

terasjakarta.id


Sejumlah aktivis mahasiswa menggelar aksi damai digedung DPRD DKI Jakarta, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/3). Mereka mendesak wakil rakyat agar segera menyetujui pelepasan saham milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan bir, PT Delta Djakarta.

"Mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera menyetujui rencana Pemprov dalam menjual saham perusahaan bir karena rakyat DKI Jakarta labih membutuhkan air bersih, sekolah dan fasilitas publik lainnya daripada air beralkohol," ujar Ketua Forum Silaiurahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Indonesia, Regional Jakarta Depok dan Bekasi (Jadebek), Mujahid Robbani Sholahudin, di lokasi.

Hingga kini, kata Mujahid, langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menjual saham milik Pemprov DKI Jakarta di produsen Anker Bir, PT Delta Djakarta Tbk, masih tertahan di DPRD DKI Jakarta. Padahal, ungkapnya, rencana pelepasan saham itu merupakan janji Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

"Rencana Pemprov DKI menjual seluruh saham bir di BUMD PT Delta Djakarta Tbk hingga saat ini terhalang oleh sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta. Mereka menolak karena perusahaan tersebut hingga saat ini masih memberikan kontribusi deviden ke Pemprov DKI Jakarta," katanya.

Saat ini, total saham yang dimiliki Pemprov DKI di perusahaan itu sebesar 26,25 persen atau senilai Rp 1,2 triliun. Dengan menjual saham itu, jelasnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendapatkan dana segar untuk membangun 100 ribu jaringan pipa air bersih, atau membangun lebih dari 100 sekolah, hingga membeli lebih dari 240 bus sekolah atau fasilitas publik lainnya.

"Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera menjual saham milik Pemprov DKI Jakarta di produsen Anker Bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) karena penjualan bir adalah haram bagi umat beragama di Indonesia, khususnya agama Islam," tegasnya.

Terlebih, ungkapnya, hasil keuntungan atau deviden dari perusahaan tersebut tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBD DKI. Namun, ucapnya, rencana pelepasan saham itu masih terjegal anggota DPRD DKI Jakarta.

Related Post

    Article not found!

Comment