JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Normalisasi kali sebagai langkah penanggulangan bajir di Jakarta masih menemui sejumlah kendala.

Kendala yang dihadapi dalam normalisasi kali salah satunya legalitas pembebasan lahan karena masih banyak warga yang bermukim di bibir sungai tak memiliki hak kepemilikan lahan yang sah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Panji Virgianto mengusulkan agar Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembebasasan lahan di bibir kali.

Baca Juga : Gagal Ginjal Akut Muncul Lagi di Jakarta, Epidemiolog: Pemerintah Gagal Tangani GGAPA, Tetapkan sebagai KLB!

"Kami berharap peran pemerintah pusat berkenaan dengan pembebasan lahan di 2023 bisa selesai apabila pemerintah pusat ikut berperan," kata Panji Virgianto dikutip dari siaran pers DPRD DKI Jakarta, Senin 6 Februari 2023.

Ia juga meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menjalin komunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar membantu menyelesaikan kendala kepemilikan sertifikat hak milik warga yang tinggal di bantaran kali.

Ia berharap BPN juga dapat membantu masalah pemebebasan lahan di bantaran kali yang masih terkendala.

Dengan begitu ia berharap masalah pembebasan lahan untuk normalisasi sungai dapat teratasi.

Baca Juga : Pj Ketua TP PKK DKI Bersama Ketua Persit Kostrad Gelar Kegiatan Panen Sayur

"Mudah-mudahan tidak ada lagi pembebasan lahan bermasalah," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal memastikan ia menyanggupi apa yang menjadi masukan DPRD DKI terkait kendala pembebasan lahan untuk normalisasi sungai.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR untuk menyelesaikan masalah ini. Fokus kami menyiapkan lahan-lahan yang akan dikerjakan," jelasnya.