JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Penanganan angka kemiskinan di Jakarta oleh Pemprov DKI masih jauh dari harapan.

Berdasarkan data Badan Pusat Staastik (BPS) angka kemiskinan di ibu kota pada periode September 2022 sebanyak 494.000 orang.

Karenanya, Fraksi PKS DPRD DKI mendesak Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono segera mengambil langkah guna menekan angka kemiskinan.

Baca Juga : Kemendagri Bilang Angka Kemiskinan di Jakarta Turun meski Sedikit

"Masih belum sesuai target karena hanya turun 7.110 orang atau 0,08 persen dibandingkan data Maret 2022," ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, M. Taufik Zulkifli dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI pada Senin, 24 Juli 2023.

Menurut Taufik kondisi ini sebagai dampak Covid-19 terhadap perekenomian warga Jakarta yang belum pulih.

Misalnya saja masih banyaknya warga yang belum mendapatkan kerja kembali setelah terkena PHK akibat pandemi.

Baca Juga : Pramuka DKI Diharapkan Bisa Terlibat Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

Di tambah lagi banyaknya lulusan sekolah yang belum mendapat pekerjaan lantaran masih banyaknya sektornya yang masih dalam tahap pemulihan.

Kondisi tersebut diperparah dengan sejumlah pelaku usaha yang belum kembali memiliki modal sehingga belum dapat membuka usahanya kembali.

"Kami menilai diperlukan langkah dengan membuat program pemberdayaan usaha mikro dan kecil atau kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya untuk menekan angka kemiskinan, tandasnya.

Baca Juga : Peran Pendamping Desa Sangat Penting untuk Atasi Masalah Kemiskinan dan Stunting

Lebih lanjut Taufik menambahkan bahwa program-program Pemprov DKI yang sebelumnya terhenti akibat pandemi Covid-19 harus kembali digerakkan.

Mengingat di tahun 2022 belum semua kegiatan berjalan maksimal dan efektif.

Seperti diketahui hari ini DPRD DKI dan Pemprov DKI menggelar rapat paripurna.

Baca Juga : Strategi Heru Budi Tangani Kemiskinan Ekstrem di Jakarta, Salah Satunya Program KB

Dalam rapat paripurna ini beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung Jawaban APBD DKI 2022.

Rapat paripurna ini sebagai tindalanjut pertanggung jawaban yang disampaikan Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono yang telah digelar pada Kamis, 20 Juli 2023.