JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut permukaan tanah di wilayah Jakarta Utara turun hingga 1 meter.

Akibatnya banjir akibat air laut pasang atau rob akan semakin parah dan sulit dikendalikan.

“Kalau kita lihat, khusus di Jakarta Utara, penurunan muka tanah bisa mencapai antara 70 sentimeter hingga satu meter,” kata Heru Budi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Administrasi Jakarta Utara pada Kamis, 21 Maret 2024.

Baca Juga : Heru Budi: 2025 Jakarta Utara Jadi Ikon Wisata Sejarah Kelahiran Kota Jakarta

Heru Budi menekankan pembangunan tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sangat diperlukan.

Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya penurunan permukaan tanah yang signifikan, sekaligus mengendalikan banjir rob.

“Jadi, sudah tidak mungkin penanganan banjir dilakukan kalau tidak ada NCICD. Memang biayanya cukup besar, tapi kalau kita bersama-sama berkomitmen dengan Pemerintah Pusat, maka bisa dibangun,” jelas Heru Budi.

Kata Heru Budi, permasalahan banjir rob dan penurunan permukaan tanah tidak hanya terjadi di Jakarta Utara saja.

Penurunan permukaan tanah juga berpotensi terjadi di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.

Baca Juga : Ngeri! Profesor AS Ramalkan Jakarta Tenggelam Lebih Cepat dari Perkiraan

Dari itu, Pemerintah Pusat hendak membangun tanggul nasional hingga ke wilayah Semarang, Jawa Tengah yang kerap diterjang banjir rob.

“Dari Jakarta sampai ke Semarang harus ada tanggul laut,” pungkas Heru Budi.

Untuk diketahui, pembangunan NCICD dibagi dalam tiga fase yakni fase A, fase B, dan fase C.

Semenatra Plt Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDD) DKI Jakarta Hendri menjelaskan, pembangunan tanggul masih ada sisa 20 kilometer lagi dan ditargetkan akan rampung pada 2027.

Baca Juga : Semarang dan Jakarta Masuk Daftar Kota Paling Cepat Tenggelam di Dunia, Penurunan Tanah Capai 3,95 Cm/Tahun

“(Target pembangunan NCICD) dengan rincian kurang lebih sembilan kilometer merupakan kewenangan pemerintah pusat yang ditargetkan selesai pada 2024. Sedangkan sisa sebelas kilometer lainnya merupakan kewenangan Pemprov DKI yang harus rampung pada 2027," pungkas Hendri.