JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden dan menteri boleh kampanye dan memihak di Pilpres asal tidak menggunakan fasilitas negara.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman sepakat dengan pernyataan Jokowi.

Dia mencontohkan Barack Obama saat menjabat Presiden Amerika Serikat (AS) mengkampanyekan Hillay Clinton yang menjadi Calon Presiden AS melawan Donald Trump pada 2016.

"Obama 8 tahun kemudian mendukung Hillary Clinton berkampanye untuk Hillary Clinton ketika melawan Donald Trump yang Donald Trump menang itu kan, jadi ini praktik yang nggak ada masalah," kata Habiburokhman di Media Center Prabowo-Gibran pada Rabu, 24 Januari 2024.

Habiburokhman mengatakan hal yang sama pernah dilakukan oleh Megawati Soekarnoputeri dan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengkampanyekan dirinya saat masih menjabat.

"Pak SBY maju kedua kalinya tahun 2009 ya, dia Presiden, dia berkampanye bahkan untuk dirinya sendiri, tetapi dia nggak boleh menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya atau orang lain," ujar Habiburokhman.

"Begitu juga misalnya Ibu Mega waktu maju sebagai Presiden incumbent, kan boleh itu 2004 ya, Pak Jokowi ketika 2019 nggak masalah," lanjutnya.

Bahkan Habiburokhman mengatakan ujaran yang menyebut Presiden harus netral merupakan narasi sesat.

Dia menegaskan Presiden boleh berkampanye asal tak menyalagunakan kekuasaan.

"Tidak harus netral, tetapi tidak boleh dia menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan salah satu calon atau merugikan paslon yang lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan Presiden hingga menteri boleh kampanye dan memihak salah satu paslon di Pilpres.

Menurutnya, hal itu merupakan hak politik masing-masing.

"Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim pada Rabu, 24 Januari 2024.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini nggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh," pungkasnya.